Keputusan Menteri Negara

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KMK.02 TAHUN 2010

TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG PENETAPAN FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENIADAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BLANGKO SERTIPIKAT TANAH LAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG TELAH DIBELI OLEH PEGAWAI NEGERI DARI PEMERINTAH

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1997

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS)

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG PERUBAHAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI DAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PAKAI

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS)

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG PENERTIBAN TANAH-TANAH OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 393 TAHUN 1996

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 392 TAHUN 1996

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTANG TATA CARA PEROLEHAN TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG PENETAPAN BESARNYA UANG PENGGANTI BIAYA CETAK BLANGKO SERTIPIKAT DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/KPTS/1994 TAHUN 1994

TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERTUMPU PADA KELOMPOK

KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01 /KPTS/BKP4N/1994 TAHUN 1994

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS TUGAS BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN TANAH DI DAERAH INDUSTRI PULAU REMPANG, PULAU GALANG DAN PULAU-PULAU LAIN DI SEKITARNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 22 TAHUN 1993

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA PENGGANTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK. 593.41-64. TAHUN 1985

TENTANG PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PERTIMBANGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN BESAR

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 1984

TENTANG PEMBENTUKAN SUB DIREKTORAT LANDREFORM PADA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI IRIAN JAYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DAN HARGA TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN GUNTAI (ABSENTEE) OBYEK RETRIBUSI LANDREFORM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.51/DJA/1982 TAHUN 1982

TENTANG PERUBAHAN SK MENTERI DALAM NEGERI NO SK.15/DJA/1982 TENTANG PENGUASAAN KEMBALI TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING NO. 7267 DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTU BERLAKUNYA YANG TERLETAK DI KARET KUNINGAN WILAYAH JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.31/DJA/1982 TAHUN 1982

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM PUSAT

Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/