Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor231/PMK.06/2017 tanggal 29 Desember 2017 Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor230/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor228/PMK.03/2017 tanggal 29 Desember 2017 Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor226/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor224/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor223/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor222/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor221/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor220/PMK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pelaksanaan atas Putusan Hukum Pensiun/ Onderstand. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor219/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor218/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor217/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor216/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Akuntan Beregister. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor215/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.010/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor212/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor211/PMK.03/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor209/PMK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor208/PMK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor207/PMK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor206/PMK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.08/2017 tanggal 27 Desember 2017 Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor204/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 Toko Bebas Bea. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor202/PMK.010/2017 tanggal 21 Desember 2017 Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor201/PMK.02/2017 tanggal 21 Desember 2017 Mekanisme Penggantian Atas Pembayaran Bonus Produksi Kepada Pengusaha Panas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.08/2017 tanggal 21 Desember 2017 Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor196/PMK.06/2017 tanggal 20 Desember 2017 Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor195/PMK.02/2017 tanggal 19 Desember 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor193/PMK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor192/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor191/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07 /2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor189/PMK.06/2017 tanggal 8 Desember 2017 Pejabat Lelang Kelas II. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017 Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor187/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor186/PMK.05/2017 tanggal 4 Desember 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor185/PMK.05/2017 tanggal 4 Desember 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.01/2017 tanggal 4 Desember 2017 Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor183/PMK.07/2017 tanggal 4 Desember 2017 Tata Cara Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor181/PMK.02/2017 tanggal 28 November 2017 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor180/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor179/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor178/PMK.04/2017 tanggal 27 November 2017 Impor Sementara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor177/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor175/PMK.05/2017 tanggal 23 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor174/PMK.02/2017 tanggal 23 November 2017 Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor173/PMK.07/2017 tanggal 23 November 2017 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor172/PMK.08/2017 tanggal 23 November 2017 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor171/PMK.03/2017 tanggal 23 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor170/PMK.010/2017 tanggal 22 November 2017 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor169/PMK.04/2017 tanggal 20 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /atau Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2017 tanggal 20 November 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor167/PMK.02/2017 tanggal 20 November 2017 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor165/PMK.03/2017 tanggal 17 November 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor164/PMK.05/2017 tanggal 15 November 2017 Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor163/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor162/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor161/PMK.01/2017 tanggal 14 November 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor160/PMK.05/2017 tanggal 10 November 2017 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor159/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor157/PMK.04/2017 tanggal 6 November 2017 Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor156/PMK.06/2017 tanggal 6 November 2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.01/2017 tanggal 6 November 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.01/2017 tanggal 6 November 2017 Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor153/PMK.05/2017 tanggal 6 November 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.05/2017 tanggal 6 November 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan Pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor151/PMK.05/2017 tanggal 6 November 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar Pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor150/PMK.010/2017 tanggal 6 November 2017 Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor149/PMK.01/2017 tanggal 6 November 2017 Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor148/PMK.08/2017 tanggal 1 November 2017 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor151/PMK.05/2017 tanggal 6 November 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar Pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor150/PMK.010/2017 tanggal 6 November 2017 Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor149/PMK.01/2017 tanggal 6 November 2017 Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor148/PMK.08/2017 tanggal 1 November 2017 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tarif Cukai Hasil Tembakau. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor143/PMK.02/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor141/PMK.08/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor140/PMK.03/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.02/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor138/PMK.05/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor137/PMK.05/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor136/PMK.05/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.010/2017 tanggal 19 September 2017 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.010/2017 tanggal 19 September 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor128/PMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor127/PMK.07/2017 tanggal 19 September 2017 Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor126/PMK.010/2017 tanggal 19 September 2017 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor125/PMK.08/2017 tanggal 18 September 2017 Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017 Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor123/PMK.04/2017 tanggal 18 September 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.04/2017 tanggal 5 September 2017 Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor121/PMK.07/2017 tanggal 5 September 2017 Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor120/PMK.04/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Peta Kapasitas Fiskal Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.06/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.010/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor115/PMK.05/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor114/PMK.02/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Tata Cara Pembayaran Imbalan (Fee ) kepada Penjual Minyak dan/ atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak dan/ atau Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor113/PMK.04/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor111/PMK.06/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Penilaian Barang Milik Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.06/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor109/PMK.05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor108/PMK.06/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor107/PMK.03/2017 tanggal 26 Juli 2017 Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2017 tanggal 26 Juli 2017 Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor105/PMK.06/2017 tanggal 25 Juli 2017 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 Administrasi Pengelolaan Hibah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor98/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 Penarikan Dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor103/PMK.02/2017 tanggal 18 Juli 2017 Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor102/PMK.06/2017 tanggal 18 Juli 2017 Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor100/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor95/PMK.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor94/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor90/PMK.02/2017 tanggal 5 Juli 2017 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/ KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi / Listrik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor88/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor87/PMK.02/2017 tanggal 5 Juli 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.02/2017 tanggal 5 Juli 2017 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor85/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor83/PMK.05/2017 tanggal 22 Juni 2017 Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor82/PMK.03/2017 tanggal 20 Juni 2017 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor81/PMK.03/2017 tanggal 20 Juni 2017 Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor80/PMK.05/2017 tanggal 19 Juni 2017 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor79/PMK.05/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor77/PMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor75/PMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor74/PMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor72/PMK.02/2017 tanggal 5 Juni 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor71/PMK.02/2017 tanggal 5 Juni 2017 Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2017 tanggal 31 Mei 2017 Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor69/PMK.05/2017 tanggal 19 Mei 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor68/PMK.03/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor67/PMK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor66/PMK.03/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor65/PMK.06/2017 tanggal 12 Mei 2017 Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor64/PMK.010/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor63/PMK.010/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor62/PMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor61/PMK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.08/2017 tanggal 9 Mei 2017 Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor59/PMK.04/2017 tanggal 2 Mei 2017 Tidak Dipungut Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor58/PMK.04/2017 tanggal 2 Mei 2017 Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor57/PMK.04/2017 tanggal 2 Mei 2017 Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor56/PMK.01/2017 tanggal 17 April 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/ 2014 tentang Penilai Publik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor55/PMK.01/2017 tanggal 17 April 2017 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor54/PMK.01/2017 tanggal 17 April 2017 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor53/PMK.05/2017 tanggal 17 April 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor52/PMK.010/2017 tanggal 13 April 2017 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor51/PMK.04/2017 tanggal 11 April 2017 Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor50/PMK.07/2017 tanggal 4 April 2017 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.05/2017 tanggal 31 Maret 2017 Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor47/PMK.05/2017 tanggal 31 Maret 2017 Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor46/PMK.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.07/2017 tanggal 13 Maret 2017 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor42/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor41/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor40/PMK.03/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor39/PMK.03/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor38/PMK.06/2017 tanggal 3 Maret 2017 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor37/PMK.03/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor36/PMK.08/2017 tanggal 3 Maret 2017 Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017 Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor33/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor32/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017 Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor31/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor30/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor28/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor24/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor23/PMK.010/2017 tanggal 24 Februari 2017 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor22/PMK.05/2017 tanggal 23 Februari 2017 Pembiayaan Ultra Mikro. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.06/2017 tanggal 22 Februari 2017 Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor20/PMK.08/2017 tanggal 21 Februari 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor19/PMK.07/2017 tanggal 16 Februari 2017 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor18/PMK.07/2017 tanggal 14 Februari 2017 Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2017 tanggal 13 Februari 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/ PMK.01/ 2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor14/PMK.09/2017 tanggal 13 Februari 2017 Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017 Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor12/PMK.03/2017 tanggal 7 Februari 2017 Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor11/PMK.07/2017 tanggal 3 Februari 2017 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor9/PMK.02/2017 tanggal 30 Januari 2017 Perubahan Atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.02/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor8/PMK.02/2017 tanggal 27 Januari 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor7/PMK.09/2017 tanggal 27 Januari 2017 Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor5/PMK.010/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor4/PMK.08/2017 tanggal 12 Januari 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor3/PMK.05/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor2/PMK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK.010/2017 tanggal 9 Januari 2017 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam. |
Sumber : http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
