Panduan Member APEPI
Panduan Member APEPI
Undang - Undang
Undang - Undang
|
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang |
|
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan |
|
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang |
|
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara |
|
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
|
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaka di Provisi Papua |
|
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 |
|
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |
|
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan |
|
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah |
|
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
|
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan |
|
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Tentang Panas Bumi |
|
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
|
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak |
|
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi |
|
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang |
|
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional |
|
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai baranf dan jasa dan pajak dan pajak penjualan atas barang mewah |
|
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
|
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |
|
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah |
|
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia |
|
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah |
|
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan atas tanah dan bangunan |
|
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP |
|
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa |
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan |
|
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai |
|
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan |
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal |
|
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah |
|
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
|
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan |
|
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Oorganisasi Perdagangan Dunia) |
|
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah |
|
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
|
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian |
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara |
|
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman |
|
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian |
|
Undang-undang Nomor 45 Tahun 1945 Tentang Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia |
