Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tanggal 31 Desember 2015 |
|
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor272/PMK.04/2015 tanggal 31 Desember 2015 Pusat Logistik Berikat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor271/PMK.06/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor270/PMK.06/2015 tanggal 31 Desember 2015 Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor269/PMK.010/2015 tanggal 31 Desember 2015 Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor267/PMK.010/2015 tanggal 31 Desember 2015 Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/ atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor266/PMK.07/2015 tanggal 31 Desember 2015 Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor265/PMK.08/2015 tanggal 31 Desember 2015 Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor264/PMK.08/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 Tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor263/PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing Yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor262/PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor261/PMK.04/2015 tanggal 31 Desember 2015 Impor Sementara Kapal Wisata Asing. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor260/PMK.06/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor259/PMK.07/2015 tanggal 31 Desember 2015 Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 Dan Tahun Anggaran 2014. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor258/PMK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor257/PMK.07/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor256/PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.09/2015 tanggal 31 Desember 2015 Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor253/PMK.08/2015 tanggal 30 Desember 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor252/PMK.02/2015 tanggal 30 Desember 2015 Tata Cara Penyediaan,Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor250/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor249/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor247/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor248/PMK.010/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor246/PMK.02/2015 tanggal 28 Desember 2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor245/PMK.02/2015 tanggal 28 Desember 2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor244/PMK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor242/PMK.010/2015 tanggal 23 Desember 2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor239/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor238/PMK.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor237/PMK.05/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor236/PMK.05/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor235/PMK.07/2015 tanggal 22 Desember 2015 Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor232/PMK.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor231/PMK.02/2015 tanggal 18 Desember 2015 Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor230/PMK.02/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/ Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor229/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Mitra Utama Kepabeanan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor228/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor227/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor226/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor225/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor224/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor223/PMK.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor221/PMK.010/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor220/PMK.08/2015 tanggal 7 Desember 2015 Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor219/PMK.01/2015 tanggal 7 Desember 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor218/PMK.06/2015 tanggal 7 Desember 2015 Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor216/PMK.05/2015 tanggal 1 Desember 2015 Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor215/PMK.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ Atau Daerah Lain Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru Dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor214/PMK.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor212/PMK.05/2015 tanggal 30 November 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor211/PMK.02/2015 tanggal 30 November 2015 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor210/PMK.010/2015 tanggal 27 November 2015 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor209/PMK.05/2015 tanggal 27 November 2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor208/PMK.02/2015 tanggal 20 November 2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor207/PMK.010/2015 tanggal 20 November 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor206/PMK.010/2015 tanggal 20 November 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor204/PMK.09/2015 tanggal 13 November 2015 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor203/PMK.08/2015 tanggal 12 November 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor202/PMK.03/2015 tanggal 11 November 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor201/PMK.02/2015 tanggal 11 November 2015 Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor200/PMK.03/2015 tanggal 10 November 2015 Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.08/2015 tanggal 10 November 2015 Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tanggal 6 November 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor197/PMK.03/2015 tanggal 2 November 2015 Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor196/PMK.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor195/PMK.08/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor194/PMK.01/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor193/PMK.03/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor192/PMK.03/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.08/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor189/PMK.08/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.010/2015 tanggal 30 September 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor187/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor185/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor183/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor182/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor181/PMK.05/2015 tanggal 25 September 2015 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor180/PMK.07/2015 tanggal 25 September 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor179/PMK.07/2015 tanggal 25 September 2015 Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor178/PMK.02/2015 tanggal 23 September 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.02/2015 tanggal 21 September 2015 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor175/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor173/PMK.05/2015 tanggal 9 September 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor172/PMK.05/2015 tanggal 9 September 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor171/PMK.07/2015 tanggal 9 September 2015 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor170/PMK.08/2015 tanggal 9 September 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor169/PMK.010/2015 tanggal 9 September 2015 Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor167/PMK.04/2015 tanggal 3 September 2015 Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor165/PMK.010/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor164/PMK.05/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor163/PMK.05/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor162/PMK.07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor161/PMK.010/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor160/PMK.05/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor159/PMK.010/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.010/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor157/PMK.010/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor156/PMK.010/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.010/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.03/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor153/PMK.07/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.010/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor151/PMK.05/2015 tanggal 31 Juli 2015 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Serta Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor150/PMK.05/2015 tanggal 31 Juli 2015 Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor149/PMK.04/2015 tanggal 31 Juli 2015 Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor148/PMK.04/2015 tanggal 31 Juli 2015 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.07/2015 tanggal 30 Juli 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.05/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor144/PMK.010/2015 tanggal 27 Juli 2015 Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor143/PMK.02/2015 tanggal 24 Juli 2015 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor142/PMK.010/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk . |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor141/PMK.03/2015 tanggal 24 Juli 2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor140/PMK.02/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor138/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor137/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor136/PMK.010/2015 tanggal 14 Juli 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor135/PMK.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor134/PMK.08/2015 tanggal 14 Juli 2015 Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor133/PMK.05/2015 tanggal 14 Juli 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor132/PMK.010/2015 tanggal 8 Juli 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor131/PMK.01/2015 tanggal 8 Juli 2015 Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.02/2015 tanggal 8 Juli 2015 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.01/2015 tanggal 7 Juli 2015 Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor128/PMK.01/2015 tanggal 7 Juli 2015 Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor127/PMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 Klasifikasi Anggaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor126/PMK.05/2015 tanggal 7 Juli 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor124/PMK.07/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor123/PMK.05/2015 tanggal 30 Juni 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor121/PMK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor120/PMK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK.05/2015 tanggal 24 Juni 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.08/2015 tanggal 24 Juni 2015 Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Private Placement. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.05/2015 tanggal 22 Juni 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.02/2015 tanggal 19 Juni 2015 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor115/PMK.02/2015 tanggal 19 Juni 2015 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor114/PMK.05/2015 tanggal 15 Juni 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor112/PMK.05/2015 tanggal 8 Juni 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor111/PMK.05/2015 tanggal 8 Juni 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.02/2015 tanggal 8 Juni 2015 Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/ Atau Udara Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi /Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor109/PMK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor108/PMK.02/2015 tanggal 8 Juni 2015 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor105/PMK.05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor104/PMK.06/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor103/PMK.04/2015 tanggal 25 Mei 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor102/PMK.07/2015 tanggal 25 Mei 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor99/PMK.06/2015 tanggal 22 Mei 2015 Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.05/2015 tanggal 22 Mei 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor100/PMK.02/2015 tanggal 22 Mei 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor98/PMK.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor97/PMK.010/2015 tanggal 13 Mei 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.07/2015 tanggal 13 Mei 2015 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor95/PMK.05/2015 tanggal 7 Mei 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor94/PMK.05/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor90/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK.010/2015 tanggal 28 April 2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor88/PMK.06/2015 tanggal 28 April 2015 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor87/PMK.02/2015 tanggal 28 April 2015 Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor85/PMK.01/2015 tanggal 27 April 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01 /2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.05/2015 tanggal 24 April 2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor83/PMK.01/2015 tanggal 23 April 2015 Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor81/PMK.05/2015 tanggal 22 April 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor80/PMK.01/2015 tanggal 15 April 2015 Pelaksanaan Putusan Hukum. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor77/PMK.05/2015 tanggal 14 April 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor75/PMK.05/2015 tanggal 14 April 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor74/PMK.07/2015 tanggal 9 April 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor72/PMK.02/2015 tanggal 6 April 2015 Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor71/PMK.06/2015 tanggal 31 Maret 2015 Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor69/PMK.05/2015 tanggal 27 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor68/PMK.05/2015 tanggal 27 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor67/PMK.05/2015 tanggal 27 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Kementerian Agama |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor66/PMK.010/2015 tanggal 27 Maret 2015 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor64/PMK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor63/PMK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor62/PMK.03/2015 tanggal 26 Maret 2015 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor61/PMK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor59/PMK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor58/PMK.07/2015 tanggal 18 Maret 2015 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor57/PMK.02/2015 tanggal 18 Maret 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02 /2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor56/PMK.03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor55/PMK.04/2015 tanggal 17 Maret 2015 Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor53/PMK.02/2015 tanggal 16 Maret 2015 Penganggaran Penyediaan Tanah/ Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor52/PMK.05/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor51/PMK.05/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor50/PMK.05/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.05/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.05/2015 tanggal 11 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor47/PMK.05/2015 tanggal 11 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor46/PMK.05/2015 tanggal 11 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.01/2015 tanggal 11 Maret 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.05/2015 tanggal 11 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.010/2015 tanggal 9 Maret 2015 Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor42/PMK.05/2015 tanggal 9 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor41/PMK.05/2015 tanggal 9 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor40/PMK.05/2015 tanggal 9 Maret 2015 Tingkat Suku Bunga Dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor39/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor38/PMK.05/2015 tanggal 4 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor37/PMK.03/2015 tanggal 4 Maret 2015 Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.05/2015 tanggal 3 Maret 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor34/PMK.02/2015 tanggal 2 Maret 2015 Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor33/PMK.07/2015 tanggal 2 Maret 2015 Peta Kapasitas Fiskal Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor32/PMK.04/2015 tanggal 2 Maret 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor31/PMK.06/2015 tanggal 2 Maret 2015 Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor30/PMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015 Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor28/PMK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor26/PMK.03/2015 tanggal 10 Februari 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor25/PMK.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor24/PMK.05/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor23/PMK.04/2015 tanggal 6 Februari 2015 Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor22/PMK.05/2015 tanggal 6 Februari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.01/2015 tanggal 3 Februari 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor20/PMK.04/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor19/PMK.08/2015 tanggal 2 Februari 2015 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor18/PMK.010/2015 tanggal 2 Februari 2015 Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.02/2015 tanggal 28 Januari 2015 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.08/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.04/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor14/PMK.010/2015 tanggal 19 Januari 2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Partially Oriented Yarn (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor13/PMK.010/2015 tanggal 19 Januari 2015 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Malaysia. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor12/PMK.010/2015 tanggal 19 Januari 2015 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor11/PMK.05/2015 tanggal 14 Januari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor9/PMK.09/2015 tanggal 12 Januari 2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor8/PMK.09/2015 tanggal 12 Januari 2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor7/PMK.03/2015 tanggal 12 Januari 2015 Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.09/2015 tanggal 12 Januari 2015 Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor6/PMK.01/2015 tanggal 7 Januari 2015 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor5/PMK.05/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor4/PMK.06/2015 tanggal 6 Januari 2015 Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor3/PMK.02/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor2/PMK.02/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK.03/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. |
- Sumber : http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
