Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Kementerian Tahun 2016




Peraturan Kementerian Tahun 2016

 

Nomor : PER-05/MBU/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-05/MBU/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK


Nomor : PER-04/MBU/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-03/MBU/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-02/MBU/06/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-02/MBU/06/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-01/MBU/04/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-01/MBU/04/2016 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 99

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 99

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SYIAH KUALA


Nomor : 98

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 97

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


Nomor : 97

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADURA


Nomor : 96

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH


Nomor : 96

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN


Nomor : 95

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH ACEH


Nomor : 94

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Nomor : 94

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI


Nomor : 93

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA


Nomor : 93

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA


Nomor : 93

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA;


Nomor : 92

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 91

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT


Nomor : 91

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADIUN


Nomor : 90

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN NGANJUK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 90

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN KETINGGIAN


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BID PPPA


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

Mengubah PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 - 2019


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 89

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 88/M-DAG/PER/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88/M-DAG/PER/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 88

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 87/M-DAG/PER/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 87

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 86/M-DAG/PER/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86/M-DAG/PER/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN SECARA ONLINE DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGIT

Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan


Nomor : 86

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 86

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA


Nomor : 85

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI


Nomor : 85

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB


Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN


Nomor : 84

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN TEBO DAN KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI


Nomor : 84

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 94/M-IND/PER/12/2016 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB


Nomor : 84

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR


Nomor : 830/KPTS/RC.040/12/2016

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 830/KPTS/RC.040/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG LOKASI PENGEMABANGAN KAWASAN PERTANIAN NASIONAL


Nomor : 83

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI


Nomor : 83

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB


Nomor : 83

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR


Nomor : 82/M-DAG/PER/12/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja,Baja Paduan, Dan Produk Turunannya


Nomor : 82

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI


Nomor : 82

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN


Nomor : 80/M-DAG/PER/11/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 80/M-DAG/PER/11/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG NILAI DAN BUDAYA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PERUSAHAAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Nomor : 8

-

PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BID PPPA


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI CIKARANG


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK-TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL-POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG TINGKAT MUTUT PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN TERTENTU DI WILAYAH TERTENTU


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN


Nomor : 79/M-DAG/PER/11/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 79/M-DAG/PER/11/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 79

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 79

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Nomor : 79

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR, MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI , DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI UNIVERSITAS TIMOR


Nomor : 77/M-DAG/PER/11/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban


Nomor : 77

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 76

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/10/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA


Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

Diubah PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB


Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 73

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017


Nomor : 73

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIGUNAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


Nomor : 71

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB


Nomor : 7

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan


Nomor : 69/PMK.06/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.06/2016 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2018 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT


Nomor : 68

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 67

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus


Nomor : 67

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLA PORTAL RUMAH BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus


Nomor : 66

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 66

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN TAHUN 2016

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 63

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI

Dicabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi

Nomor : 62

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 62

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

Mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris


Nomor : 60

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM (BJ.LAS) SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


Nomor : 6

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Nomor : 59/M-DAG/PER/8/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 121 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Bar

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara

Diubah PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

Dicabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan


Nomor : 42/M-DAG/PER/5/2016 .

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42/M-DAG/PER/5/2016 . TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2016


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM SUMPAH PEMUDA

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda


Nomor : 42

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG


Nomor : 41/M-DAG/PER/5/2016.

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/5/2016. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMP


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BATAM


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI


Nomor : 41

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEJABAT NEGARA, PRAJURIT, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG, SERTA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PAMERAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN GAS MEDIK DAN VAKUM MEDIK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS


Nomor : 4

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 39

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT BIDANG PENGOPERASIAN MESIN BOR UNTUK LUBANG LEDAK TAMBANG TERBUKA MINERAL DAN BATUBARA BIDANG : PENGOPERASIAN MESIN BOR UNTUK LUBANG LEDAK TAMBANG TERBUKA MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM MONITORING PRODUKSI MINYAK BUMI BERBASIS ONLINE REAL TIME PADA FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANAHAN


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta


Nomor : 39

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN


Nomor : 38

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT BIDANG PENGOPERASIAN PENYALIRAN TAMBANG TERBUKA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BIDANG : PENGOPERASIAN PENYALIRAN TAMBANG TERBUKA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI DI PERDESAAN BELUM BERKEMBANG, TERPENCIL, PERBATASAN, DAN PULAU KECIL BERPENDUDUK MELALUI PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK SKALA KECIL


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIGA PULUH LIMA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

Diubah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah


Nomor : 38

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 375

Tahun : 2016

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - KEMENTERIAN KOMINFO, TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Nomor : 375

Tahun : 2016

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - KEMENTERIAN KOMINFO, TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Nomor : 375

Tahun : 2016

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - KEMENTERIAN KOMINFO, TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Nomor : 37/PMK.07/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.07/2016 TAHUN 2016 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.


Nomor : 37/PERMENTAN/HK.140/8/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/HK.140/8/2016 TAHUN 2016 TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI


Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN...


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN


Nomor : 37

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN IKAN


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015-2019


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Nasional


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI


Nomor : 36/PRT/M/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 36/PRT/M/2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


Nomor : 36/PMK.05/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.05/2016 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.


Nomor : 36/PERMENTAN/LB.070/8/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36/PERMENTAN/LB.070/8/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK


Nomor : 36/M-DAG/PER/5/2016.

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2016. TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI


Nomor : 36

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRA


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN SECARA NASIONAL


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS GALERI NASIONAL INDONESIA

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia


Nomor : 36

Tahun : 2016

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA


Nomor : 35/PRT/M/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 35/PRT/M/2016 TENTANG CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 35/PMK.010/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.


Nomor : 35/M-DAG/PER/5/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 37/M-DAG/PER/11/2011 TENTANG BARANG YANG...


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI OLEH BADAN USAHA SWASTA


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi


Nomor : 34/M-DAG/PER/5/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS...


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGARA BARAT


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN STAF KHUSUS, AJUDAN MENTERI, PATROLI DAN PENGAWALAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 33/PRT/M/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 33/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR


Nomor : 33/PERMENTAN/SM.230/7/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 33/PERMENTAN/SM.230/7/2016 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA


Nomor : 33/M-DAG/PER/5/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 104/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS...


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN TEKNIS TERHADAP TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT PADA KAWASAN HULAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI MUTU OBAT PADA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran


Nomor : 32/PERMENTAN/SR.230/6/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/SR.230/6/2016 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT DI SEKTOR PERTANIAN


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

Mencabut PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Mencabut PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 31/M-DAG/PER/5/2016

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

 

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id

 



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643