Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Kementerian Tahun 2015




Peraturan Kementerian Tahun 2015

 

Nomor : PER-15/MBU/11/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-15/MBU/11/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-14/MBU/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-14/MBU/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-13/MBU/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-13/MBU/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-12/MBU/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-12/MBU/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-08/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-11/MBU/09/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-11/MBU/09/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-08/ MBU/06/2015 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS


Nomor : PER-10/MBU/07/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-10/MBU/07/2015 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-09/MBU/07/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-08/MBU/06/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-08/MBU/06/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS


Nomor : PER-07/MBU/05/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-07/MBU/05/2015 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN


Nomor : PER-06/MBU/04/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-05/MBU/04/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN INSPEKTORAT KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-04/MBU/02/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/02/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/ 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-03/MBU/02/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/02/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-02/MBU/02/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-01/MBU/01/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-01/MBU/01/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 99

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


Nomor : 98

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT


Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan


Nomor : 97

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/2/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB


Nomor : 96

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/7/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB


Nomor : 95

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/10/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB


Nomor : 94

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB


Nomor : 93/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 93/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 93

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB


Nomor : 92/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 92/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 92

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI VALIDASI DI 4 (EMPAT) KABUPATEN/ KOTA


Nomor : 92

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINUM DALAM KEMASAN


Nomor : 92

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PUSKESMAS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU


Nomor : 91

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB


Nomor : 91

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH


Nomor : 90/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT...


Nomor : 90

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PP-PA


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS,ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA

Dicabut PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Diubah PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.9/MENLHK-II/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA


Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015


Nomor : 9

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA


Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015.

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015. TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN


Nomor : 89

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 88

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA PROFIL SECARA WAJIB


Nomor : 88

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN, SISTEM PELAPORAN, DAN SISTEM INFORMASI DALAM PENYELENGGARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT


Nomor : 87/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


Nomor : 87

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB


Nomor : 87

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TETANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 86/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK


Nomor : 86

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KAWASAN INDUSTRI


Nomor : 85/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL


Nomor : 85

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA S2 DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL


Nomor : 85

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB-BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN, DAN SUB-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN


Nomor : 85

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG POLA TARIF NASIONAL RUMAH SAKIT


Nomor : 84/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin


Nomor : 84

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA


Nomor : 84

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/6/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB


Nomor : 84

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMSYARAKATN BIDANG KESEHATAN


Nomor : 83/M-DAG/PER/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON


Nomor : 83

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA


Nomor : 83

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/6/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB


Nomor : 82

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA


Nomor : 82

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB


Nomor : 82

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 82

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN


Nomor : 81

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN


Nomor : 81

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB


Nomor : 81

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan


Nomor : 80

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


Nomor : 80

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL KACA SECARA WAJIB


Nomor : 80

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENETERIAN LUAR NEGERI


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT


Nomor : 8

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 8

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 79

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 79

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB


Nomor : 79

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dicabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Nomor : 79

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN


Nomor : 78

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016


Nomor : 78

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKI AIR PLASTIK SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB


Nomor : 78

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 77/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERMENDAG NO. 41/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE


Nomor : 77

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 77

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB


Nomor : 77

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM


Nomor : 77

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 76/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERMENDAG NO. 11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN...


Nomor : 76

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA


Nomor : 76

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB


Nomor : 76

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN WISATA MEDIS


Nomor : 76

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN PENULISAN BUKU SEJARAH


Nomor : 75/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPMENPERINDAG NO. 528/MPP/KEP/7/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR CENGKEH


Nomor : 75

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015


Nomor : 75

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB


Nomor : 75

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 75

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 74/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI

Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi


Nomor : 74

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK


Nomor : 74

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dicabut PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Nomor : 74

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA


Nomor : 74

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT


Nomor : 74

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 74

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARA OLIMPIADE ASTRONOMI DAN ASTROFISIKA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL OLYMPIAD ON ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS) 2015


Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG


Nomor : 73

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR


Nomor : 73

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH


Nomor : 73

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 72/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN ......


Nomor : 72

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 72

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF (BALI CREATIF INDUSTRY CENTER) TAHUN 2015-2019


Nomor : 72

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG FRAKSIONASI PLASMA


Nomor : 72

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan


Nomor : 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH


Nomor : 71

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016


Nomor : 71

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


Nomor : 71

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan


Nomor : 70/M-DAG/PER/9/2015.

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015. TAHUN 2015 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR

Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir


Nomor : 70

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


Nomor : 70

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM


Nomor : 70

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG PP-PA KEPADA GUBERNUR


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ATI MAKASSAR


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCANTUMAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PIRANTI PENGKONDISI UDARA


Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 7

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 69/PERMENTAN/OT.110/12/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 69/PERMENTAN/OT.110/12/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN


Nomor : 69/M-DAG/PER/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69/M-DAG/PER/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 69

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 69

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI


Nomor : 69

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN


Nomor : 69

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat


Nomor : 68

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DL LLNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 68

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan informal


Nomor : 67

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 67

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT


Nomor : 67

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/8/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 97/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN


Nomor : 66

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 66

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 65

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015


Nomor : 65

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB


Nomor : 65

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI


Nomor : 65

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 64

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015


Nomor : 64

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DA TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

Diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan


Nomor : 64

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH


Nomor : 63

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


Nomor : 63

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2015-2020


Nomor : 63

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU, TUNJANGAN KHUSUS, DAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional


Nomor : 62

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dicabut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


Nomor : 62

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL


Nomor : 62

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STIMULASI KOGNITIF PADA ANAK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK


Nomor : 62

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah


Nomor : 61

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TEBNTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN SEPEDA MOTOR


Nomor : 61

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan


Nomor : 60

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU


Nomor : 60

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB


Nomor : 60

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL


Nomor : 60

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH


Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula


Nomor : 6

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA


Nomor : 59/PERMENTAN/KU.100/12/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 59/PERMENTAN/KU.100/12/2015 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 59

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG TIM TEKNIS SEKRETARIAT TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2015


Nomor : 59

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU


Nomor : 59

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB


Nomor : 59

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA


Nomor : 59

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015


Nomor : 58/M-DAG/PER/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 58

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BALAI BESAR DAN BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 58

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 58

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah


Nomor : 57/M-DAG/PER/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 57/B/OT/I/2015/01

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 57/B/OT/I/2015/01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KESEHATAN


Nomor : 57

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK


Nomor : 57

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB


Nomor : 57

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH MELALUI UJIAN NASIONAL, DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTS ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan


Nomor : 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015 TAHUN 2015 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Dicabut PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 TAHUN 2018 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN


Nomor : 56

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


Nomor : 56

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB


Nomor : 56

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 55

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 55

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN DAMPAK BURUK PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIK


Nomor : 55

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal*

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal


Nomor : 54

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019


Nomor : 54

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB


Nomor : 54

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN


Nomor : 53/PERMENTAN/KB.110/10/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53/PERMENTAN/KB.110/10/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TEBU GILING YANG BAIK (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES/GAP FOR SUGAR CANE)


Nomor : 53

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN PANTI SOSIAL BINA NETRA MAHATMIYA BALI


Nomor : 53

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL


Nomor : 53

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB


Nomor : 53

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN HEPATITIS VIRUS


Nomor : 53

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah


Nomor : 52

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 52

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL


Nomor : 51/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 51/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI


Nomor : 51/PERMENTAN/KR.010/9/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51/PERMENTAN/KR.010/9/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 93/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA


Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS


Nomor : 51

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


Nomor : 51

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR INDUSTRI HIJAU


Nomor : 50/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 50/PRT/M/2015 TENTANG IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR


Nomor : 50/M-DAG/PER/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPMENPERINDAG NO. 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)...


Nomor : 50

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 50

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA


Nomor : 50

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN SARANA KERJA YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK DI TEMPAT KERJA


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4000 PEACEKEEPERS 2015-2019)

Diubah PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENETERI LUAR NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL;/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ATI PADANG


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI

Dicabut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

Dicabut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi


Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL, DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTS ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat


Nomor : 5

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Nomor : 4a

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4A TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Nomor : 49/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 49/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PATEN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 49

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT


Nomor : 49

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 48/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 48/PRT/M/2015 TENTANG SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN


Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR


Nomor : 48

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI


Nomor : 48

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan


Nomor : 47/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 47/PRT/M/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR


Nomor : 47

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN


Nomor : 47

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat


Nomor : 46/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON


Nomor : 46/PERMENTAN/PK.210/8/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46/PERMENTAN/PK.210/8/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK


Nomor : 46

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT


Nomor : 46

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB


Nomor : 46

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Nomor : 46

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN KOMITE PENDUKUNG GUEST OF HONOUR FRANKFURT BOOK FAIR 2015


Nomor : 46

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 45/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 45/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA


Nomor : 45/PERMENTAN/SM.240/8/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 45/PERMENTAN/SM.240/8/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH BAGI TENAGA PENDIDIK


Nomor : 45

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 45

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMUNIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB


Nomor : 45

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ELEKTROMEDIS


Nomor : 44/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 44/PRT/M/2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 44/PERMENTAN/SM.240/8/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 44/PERMENTAN/SM.240/8/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI


Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB


Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA


Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS / PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS


Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH


Nomor : 43/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 43/PRT/M/2015 TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL


Nomor : 43

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 43

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB


Nomor : 42/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 42/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN UANG MUKA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI


Nomor : 42

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL


Nomor : 42

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 77/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB


Nomor : 42

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK


Nomor : 42

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN LANJUTAN


Nomor : 41/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 41/PRT/M/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Nomor : 41/M-DAG/PER/6/2015


Nomor : 41

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 41

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB


Nomor : 41

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA MANAJER ENERGI DI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG


Nomor : 41

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN REFRAKSI OPTISI / OPTOMETRI


Nomor : 41

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2015

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015


Nomor : 40/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 40/PRT/M/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 40

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dicabut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 40

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DASAR PERTAHANAN NEGARA


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AKA BOGOR


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN


Nomor : 4

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)


Nomor : 4

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Nomor : 39/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 39/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA


Nomor : 39/PMK.02/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.02/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.


Nomor : 39/PERMENTAN/SR.330/7/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA

Diubah PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/SR.330/1/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA


Nomor : 39

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dicabut PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN


Nomor : 39

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 39

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 39

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK


Nomor : 39

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 39

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2015


Nomor : 38/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

Diubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum


Nomor : 38/PERMENTAN/SR.320/07/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/SR.320/07/15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK


Nomor : 38

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN


Nomor : 38

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN


Nomor : 38

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA


Nomor : 38

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL


Nomor : 38

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN DAN SERAH TERIMA KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 37/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 37/PRT/M/2015 TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Nomor : 37/PERMENTAN/KB.120/6/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/KB.120/6/2015 TAHUN 2015 TENTANG CARA PRODUKSI KOPI LUWAK MELALUI PEMELIHARAAN LUWAK YANG MEMENUHI PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN


Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN


Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB


Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI


Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI


Nomor : 36/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 36/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI


Nomor : 36

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 36

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 36

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 36

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI


Nomor : 36

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS

Dicabut PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH


Nomor : 35/M-DAG/PER/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2015


Nomor : 35

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Dicabut PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


Nomor : 35

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT


Nomor : 35

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB


Nomor : 35

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 35

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional


Nomor : 34/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 34/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN


Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA


Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR


Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA


Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM


Nomor : 33/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 33/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN


Nomor : 33/M-DAG/PER/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32/M-IND/PER/6/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN


Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah


Nomor : 32/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 32/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH


Nomor : 32/PMK.04/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.04/2018 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol


Nomor : 32/M-DAG/PER/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL


Nomor : 32

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 32

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 32

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 32

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI


Nomor : 31/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI


Nomor : 31/PERMENTAN/PW.230/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PW.230/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER.02/MEN/1989 TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK BANGUNAN DALAM KAWASAN TERBATAS


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran


Nomor : 30/PMK.05/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.05/2015 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Diubah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.05/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 30/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 30/M-DAG/PER/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 30

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 30

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN


Nomor : 30

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS KPP-PA


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN JKEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PPN/BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK APP JAKARTA


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKKAN LANGSUNG


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DN KEAMANAN


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU


Nomor : 3

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015


Nomor : 3

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BENDERA PUSAKA SANG SAKA MERAH PUTIH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL


Nomor : 29/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 29/PRT/M/2015 TENTANG RAWA


Nomor : 29/PERMENTAN/KP.240/5/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29/PERMENTAN/KP.240/5/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN


Nomor : 29/M-DAG/PER/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 29

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN


Nomor : 29

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 29

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT


Nomor : 28/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU


Nomor : 28/M-DAG/PER/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KEDELAI PETANI DALAM RANGKA PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI


Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT


Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN


Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional


Nomor : 27/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 27/PRT/M/2015 TENTANG BENDUNGAN


Nomor : 27/M-DAG/PER/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019


Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEKTOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA


Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEKTOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA


Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK


Nomor : 265/PMK.08/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 265/PMK.08/2015 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.08/2018 TAHUN 2018 TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.


Nomor : 262/PMK.05/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 262/PMK.05/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.05/2018 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan.


Nomor : 26/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 26/PRT/M/2015 TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI


Nomor : 26/M-DAG/PER/3/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/3/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN ISTANA-ISTANA KEPRESIDENAN DAERAH


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI


Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Jaringan Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan Tahun 2016

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Nomor : 256/PMK.05/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/PMK.05/2015 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS.

Diubah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.05/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 256 /PMK.05/2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS


Nomor : 25/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 25/PRT/M/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI


Nomor : 25/M-DAG/PER/3/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/3/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 25

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 25

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 25

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA


Nomor : 25

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 25

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN JARINGAN PELAYANANNYA


Nomor : 24/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 24/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE


Nomor : 24/PERMENTAN/PK.320/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/PERMENTAN/PK.320/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 24/M-DAG/PER/3/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/3/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STRATEGI PERTAHANAN NEGARA


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI


Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN KELAS XI SMA/MA YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN


Nomor : 239/PMK.01/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.01/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 233/PMK.01/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.01/2018 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Nomor : 238/PMK.02/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.02/2015 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT) DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KEPADA MENTERI KEUANGAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN


Nomor : 23/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 23/PRT/M/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET IRIGASI


Nomor : 23/M-DAG/PER/3/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFI


Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA


Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 23

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT


Nomor : 22/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 22/PRT/M/2015 TENTANG FASILITAS BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 22/M-DAG/PER/3/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia

Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010. Tahun 2010 Tentang Surat Keterangan Asal


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH


Nomor : 22

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019


Nomor : 215/PMK.07/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.07/2015 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU DAN PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL KEPADA DAERAH OTONOM BARU.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.07/2018 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL DAERAH PEMBER! HIBAH/BANTUAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU


Nomor : 21/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 21/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

Diubah PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH


Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN


Nomor : 20

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 20

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KPP-PA


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAOPRAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENETERIAN LUAR NEGERI


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR STAF PRESIDEN


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STTT BANDUNG


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL


Nomor : 2

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KHUSUS AHLI CAGAR BUDAYA


Nomor : 194/PMK.01/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.01/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK.

Diubah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.01/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.01/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK


Nomor : 19/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 19/PRT/M/2015 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)


Nomor : 19/PMK.08/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.08/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.08/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

Diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.08/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.


Nomor : 19/M-DAG/PER/2/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/2/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dicabut PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, DAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU


Nomor : 19

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015


Nomor : 18/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 18/PRT/M/2015 TENTANG IURAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAIRAN


Nomor : 18/PERMENTAN/HK.140/4/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 18/PERMENTAN/HK.140/4/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN TAHUN 2015


Nomor : 18/M-DAG/PER/2/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/2/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


Nomor : 18

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU


Nomor : 18

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 18

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER


Nomor : 18

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERAYAAN HARI FILM NASIONAL TAHUN 2015


Nomor : 17/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 17/PRT/M/2015 TENTANG KOMISI IRIGASI


Nomor : 17/M-DAG/PER/2/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/2/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONO


Nomor : 17/KPTS/HK.060/1/2015

Tahun : 2015

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/KPTS/HK.060/1/2015 TAHUN 2015 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL


Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH *

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah


Nomor : 16/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 16/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK


Nomor : 16/M-DAG/PER/2/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/2/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST...


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019


Nomor : 16

Tahun : 2015

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PERAN DESA HUTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Dicabut PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA UNTUK PENGEMBANGAN PETERNAKAN


Nomor : 16

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ***

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Nomor : 159/PMK.010/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2018 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.


Nomor : 15/PRT/M/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 15/PMK.04/2015

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI.

Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.04/2018 TAHUN 2018 TENTANG PELUNASAN CUKAI

Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Pelunasan cukai. Jakarta, 2008


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM PEMERIKSA HIV DAN INFEKSI OPORTUNISTIK


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dicabut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, Dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat


Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id


 



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643