Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

PPH Pasal 23 (Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Barang dan Jasa)



pph pasal 23 pajak penghasilan

PPH Pasal 23

Menurut direktorat jenderal pajak, pajak penghasilan 23 (PPH 23) adalah:

Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Umumnya penghasilan PPH 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak, yaitu pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang dikenakan PPH pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPH 23. Sebagai tanda bahwa PPH 23 sudah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong.

Pelaporan PPH 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT masa PPH 23.

Tarif PPH 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Berikut contohnya :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPH 21

2. Tarif 2% untuk objek pajak lainnya

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan

5. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lain yang diuraikan dalam peraturan menteri keuangan no.141/pmk 03/2015

6. Tarif 100% = atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti dan lainnya serta tarif 4% untuk wajib pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan adalah jumlah bruto sebelum PPN (pajak pertambahan nilai)

7. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Untuk pembebasan pajak PPH pasal 23, wajib pajak harus dalam keadaan telah mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak, atau pajak penghasilan yang dibayar, atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terhutang. Mari kita bahas mengenai perhitungan PPH pasal 23.

 

Kasus 1

Pada tanggal 2 September 2016, PT. “XXX” membayar royalti kepada Ibu Nani sebagai penulis buku sebesar Rp 35.000.000. Diketahui juga bahwa Ibu Nani telah memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak).

PPH pasal 23 yang harus dipotong PT. “XXX” = 15% x Rp 35.000.000 = Rp 5.250.000

  • Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu 30 September 2016
  • Saat penyetoran: paling lambat 10 Oktober 2016
  • Saat pelaporan: paling lambat 20 Oktober 2016

 

Kasus 2

Pada tanggal 2 Maret 2016, PT. ABB memberikan hadiah kepada PT. “ABB” sebagai juara atas perlombaan yang diselenggarakan oleh PT. “ABB” sebesar Rp 100.000.000. Diketahui baik PT. “ABB” maupun PT. “ABB” keduanya telah memiliki NPWP.

PPH pasal 23 yang harus dipotong = 15% x Rp 100.000.000 = Rp 15.000.000

  • Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran 31 Maret 2016
  • Saat penyetoran: paling lambat tgl 10 April 2016
  • Saat pelaporan: paling lambat tgl 20 April 2016

 

Kasus 3

Pada bulan april 2016 PT. “ZZA” adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment, untuk urusan peRpajakannya dia menyewa PT. “XYZ” sebagai konsultan pajaknya dengan fee sebesar Rp 25.000.000 (sudah termasuk PPN), namun PT. “XYZ” belum memiliki NPWP.

PPH pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. “ZZA” = 200% x 2% x Rp 25.000.000 = Rp 1.000.000 (200% dikarenakan tidak memiliki NPWP PT. “XYZ”-nya)

  • Saat penyetoran: paling lambat tgl 10 Mei 2016
  • Saat pelaporan: paling lambat tgl 20 Mei 2016


Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643