Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

PPH Pasal 21 (Pajak Penghasilan)



pph pasal 21 pajak penghasilan

PPH Pasal 21

PPH pasal 21 menurut peraturan direktur jenderal pajak nomor per 32/pj/2015 adalah: 

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan & pembayaran lain dengan nama & dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa & kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

  • Yang menjadi subjek pajak PPH 21 adalah orang yang dikenakan pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPH 21. Ada beberapa kategori yang dikenakan PPH 21 seperti: pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.
  • Dalam PPH  21 juga dikenal dengan istilah DPP (dasar pengenaan pajak). DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan.

Dengan artian bahwa PPH pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan. Pengenaan PPH pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak PPH pasal 21. Sebagai pihak yang dipotong dari PPH pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan tersebut berhak mendapatkan bukti potong dari yang memotong. Yang menjadi subjek pajak PPH 21 adalah orang yang dikenakan pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPH 21. Ada beberapa kategori yang dikenakan PPH 21 seperti: pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan. 

 

Mari lihat sedikit dengan menerapkan contoh :

Bapak Allan bekerja di bank AB dengan gaji per bulannya Rp 10 juta, dan dia baru bekerja mulai dari bulan maret sampai dengan desember 2016. Dikarenakan belum genap 1 tahun bekerja, maka Bapak Allan belum mendapatkan THR. Bapak Allan juga disini belum menikah (tk/0) dan tidak memiliki NPWP.

Perhitungan PPH 21

  • Gaji setahun = 10 x Rp 10.000.000 = Rp 100.000.000
  • Biaya jabatan = 5% x Rp 100.000.000 = Rp 5.000.000
  • Penghasilan netto = Rp 100.000.000 – Rp 5.000.000 = Rp 95.000.000
  • PTKP (tk/0) belum menikah dan tidak memiliki tanggungan = Rp 54.000.000
  • Penghasilan kena pajak = Rp 94.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 41.000.000

 

Tarif PPH 21

  • PPH 21 dalam kasus diatas = Rp 41.000.000 x 5% = Rp 2.050.000
  • Bapak allan tidak memiliki NPWP maka bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi (Rp 2.050.000 x 20%) = Rp 410.000, sehingga PPH 21 yang dikenakan kepada Bapak Allan adalah sebesar Rp 2.050.000 + Rp 410.000 yaitu Rp 2.460.000 per tahun.

​​​​​​​

Penghasilan Tarif
Sampai Rp 50.000.000 5%
Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15%
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25%
Diatas Rp 500.000.000 30%


Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643