Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Kementerian Tahun 2011




Peraturan Kementerian Tahun 2011

 

Nomor : SK 20/B/KP/III/2011/01

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK 20/B/KP/III/2011/01 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI


Nomor : PER-04/MBU/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/2011 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN BIDANG USAHA PERASURANSIAN DAN JASA PENJAMINAN


Nomor : PER-03/MBU/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/2011 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-02/MBU/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-02/MBU/2011 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : PER-01/MBU/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-01/MBU/2011 TAHUN 2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 99

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 99 TAHUN 2011 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN ENDE


Nomor : 99

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 99 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 98

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PM 63 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN


Nomor : 97

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 97 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


Nomor : 96/PERMENTAN/OT.140/12/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 96/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor : 96

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR


Nomor : 95

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG STAUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


Nomor : 93

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SANGKULIRANG/MALOY


Nomor : 91

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PEMENANG ARTIKEL DAN LOMBA KARYA JURNALISTIK BERITA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011


Nomor : 91

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KEWASPADAAN DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELETRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional


Nomor : 9

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API


Nomor : 88

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB


Nomor : 88

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG ALUR DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 87

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB


Nomor : 87

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN


Nomor : 86

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN


Nomor : 85

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN


Nomor : 83

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKUAN SEBAGAI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN ATAS NAMA SAUDARA YAHYA DJUMAWAN


Nomor : 83

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor : 82

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 81

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


Nomor : 80

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN UMUM PERNGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHTS RULES)


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIA/ LEMBAGA


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN LUAR NEGERI


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LISTRIK PEDESAAN TAHUN ANGGARAN 2011


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Nomor : 8

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN ANGGARAN 2011


Nomor : 79

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA AKADEM TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR


Nomor : 78

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 77

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG KETUA UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN


Nomor : 77

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA


Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT


Nomor : 74

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011


Nomor : 73

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012


Nomor : 73

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB


Nomor : 73

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS


Nomor : 72

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011


Nomor : 72

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2011 (1432 H)


Nomor : 71

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS


Nomor : 71

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB


Nomor : 71

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


Nomor : 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011 TAHUN 2011 TENTANG PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH

Dicabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah


Nomor : 70

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


Nomor : 70

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA BERUPA 1 ( SATU ) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 ( EMPAT ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL


Nomor : 70

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 70

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 07/PER/M.KOMINFO/03/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 07/PER/MKOMINFO/03/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENETERIAN LUAR NEGERI


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB DEWAN ENERGI NASIONAL


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, KABUPATEN KOYANG UTARA, KABUPATEN KUBU RAYA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH


Nomor : 7

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM GURU BANTU


Nomor : 69

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor : 68

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012


Nomor : 68

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.38/MENHUT-II/2009 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VEROIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK


Nomor : 68

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG ALUR PELAYARAN DI LAUT


Nomor : 67

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAANPEMERINTAH


Nomor : 67

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH


Nomor : 66

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


Nomor : 65

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH


Nomor : 65

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN


Nomor : 65

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 64

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


Nomor : 64

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI PENERBANGAN


Nomor : 63/PMK.04/2011

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN.


Nomor : 63

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI


Nomor : 63

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Nomor : 63

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN


Nomor : 62

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG SELEKSI PEGAWAI UNTUK PROMOSI DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM


Nomor : 62

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH


Nomor : 62

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN TOL DALAM KOTA DI DKI JAKARTA


Nomor : 61

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG REKRUITMEN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM


Nomor : 61

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH


Nomor : 60

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 60

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 60

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


Nomor : 60

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 6

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN


Nomor : 6

Tahun : 2011

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA BERUPA 1 ( SATU ) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 ( EMPAT ) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 6

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RI DI LUAR NEGERI


Nomor : 6

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL


Nomor : 6

Tahun : 2011

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643