Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 1999




Peraturan Pemerintah Tahun 1999

 

Nomor : 99

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 99

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002


Nomor : 98

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 98

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 97

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG


Nomor : 97

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 96

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 96

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2000


Nomor : 95

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 95

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


Nomor : 94

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II


Nomor : 94

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL


Nomor : 93

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA


Nomor : 93

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS


Nomor : 92

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN


Nomor : 92

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KESELURUHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK DPR, DPRD I, DAN DPRD II SECARA NASIONAL


Nomor : 91

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (PT BUKOPIN)


Nomor : 91

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1999 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL


Nomor : 90

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG PENGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II


Nomor : 90

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 9

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU


Nomor : 9

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA


Nomor : 9

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKSANAAN PENDAYAGUNAAN SUNGAI DAN PEMELIHARAAN KELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI


Nomor : 9

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 89

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD) KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL


Nomor : 89

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN


Nomor : 88

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI


Nomor : 88

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH


Nomor : 87

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN


Nomor : 87

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 86

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN NAMA KOTA UJUNG PANDANG MENJADI KOTA MAKASSAR DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN


Nomor : 86

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 85

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


Nomor : 85

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA


Nomor : 84

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM


Nomor : 84

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA


Nomor : 83

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN BANK UMUM DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA TANI


Nomor : 83

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT


Nomor : 82

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN


Nomor : 82

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT


Nomor : 81

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN


Nomor : 81

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA


Nomor : 80

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Nomor : 80

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH


Nomor : 8

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


Nomor : 8

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR


Nomor : 8

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Nomor : 8

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI


Nomor : 79

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGLKATAN JUAL BELL ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA


Nomor : 79

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NAMIBIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 78

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI


Nomor : 78

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY


Nomor : 77

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES


Nomor : 77

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA


Nomor : 76

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I


Nomor : 76

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKALILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 75

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II


Nomor : 75

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


Nomor : 74

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Nomor : 74

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN PANITERA


Nomor : 73

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU


Nomor : 73

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN DAN DIREKSI PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOMPLEK KEMAYORAN


Nomor : 72

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1999 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


Nomor : 72

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997


Nomor : 71

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1999 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA


Nomor : 71

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA


Nomor : 70

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1999 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KEBUPATEN SIMALUNGUN DARI WILAYAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR KE KECAMATAN RAYA DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


Nomor : 70

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK- ERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)


Nomor : 7

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000


Nomor : 7

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA


Nomor : 7

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU


Nomor : 7

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 69

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN


Nomor : 69

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)


Nomor : 68

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA


Nomor : 68

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA DITA INDAH SARI


Nomor : 67

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA


Nomor : 67

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1999 TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 66

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA


Nomor : 66

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Nomor : 65

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA


Nomor : 65

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPADA NEGARA/PEMERINTAH ASING/ PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL


Nomor : 64

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN


Nomor : 64

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG KEANGGOTAAN INDONESIA DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL


Nomor : 63

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN


Nomor : 63

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN


Nomor : 62

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN


Nomor : 62

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI


Nomor : 61

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM


Nomor : 61

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 60

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN


Nomor : 60

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 6

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM


Nomor : 6

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI


Nomor : 6

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997


Nomor : 59

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994


Nomor : 59

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN


Nomor : 58

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN


Nomor : 58

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN STATUS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN


Nomor : 57

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


Nomor : 57

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT


Nomor : 56

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH


Nomor : 56

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.


Nomor : 56

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANGPANJANG MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG


Nomor : 55

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK


Nomor : 55

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III


Nomor : 55

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN DI BIDANG PELAYARAN


Nomor : 54

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


Nomor : 54

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI


Nomor : 54

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN GENERAL AGREEMENT OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA


Nomor : 53

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM


Nomor : 53

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)


Nomor : 53

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL


Nomor : 52

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA


Nomor : 52

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK., PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 52

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 1969)


Nomor : 51

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


Nomor : 51

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK


Nomor : 51

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL


Nomor : 50

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO


Nomor : 50

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT


Nomor : 50

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 5

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT


Nomor : 5

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK


Nomor : 5

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS


Nomor : 5

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR


Nomor : 49

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


Nomor : 49

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR, LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR


Nomor : 49

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 48

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE


Nomor : 48

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG, BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT


Nomor : 48

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- -UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM


Nomor : 47

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG


Nomor : 47

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU


Nomor : 47

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002


Nomor : 46

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


Nomor : 46

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


Nomor : 46

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 45

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN, JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH,PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA,KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG


Nomor : 45

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANTARSARI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


Nomor : 45

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 44

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH


Nomor : 44

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH


Nomor : 44

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN


Nomor : 43

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN


Nomor : 43

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR


Nomor : 43

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA


Nomor : 42

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA


Nomor : 42

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU


Nomor : 42

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF


Nomor : 41

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK KEHUTANAN

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN


Nomor : 41

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA


Nomor : 41

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999


Nomor : 40

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967


Nomor : 40

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 40

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS


Nomor : 4

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975


Nomor : 4

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, PT BANK LIPPO TBK, DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 4

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE (PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT, PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA)


Nomor : 4

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1996 TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998


Nomor : 39

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 39

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI


Nomor : 39

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG PENGECUALIAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 38

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Nomor : 38

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Nomor : 38

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG JENIS DAN KRITERIA PERUSAHAAN PERSEROAN TERTENTU YANG DAPAT DIKECUALIKAN DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG SAHAM ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 37

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI


Nomor : 37

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN


Nomor : 37

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 36

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG TELEKOMUNIKASI


Nomor : 36

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTIKA KARYA


Nomor : 36

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 35

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN


Nomor : 35

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 35

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER COUNTRIES


Nomor : 34

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA


Nomor : 34

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PT BANK LIPPO TBK., PT.BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK., PT BANK BALI TBK., PT BANK UMUM KOPERASI INDONESIA, PT BANK UNIVERSAL TBK., PT BANK FRIMA EXPRESS, PT BANK ARTA MEDIA, DAN PT BANK PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 34

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA


Nomor : 33

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998


Nomor : 33

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM


Nomor : 33

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000


Nomor : 32

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999


Nomor : 32

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


Nomor : 32

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000


Nomor : 31

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 31

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


Nomor : 31

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)


Nomor : 30

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA


Nomor : 30

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1998, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1992 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1992 TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL.


Nomor : 30

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1998


Nomor : 3

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWAARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 3

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL


Nomor : 3

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI


Nomor : 29

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)


Nomor : 29

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM


Nomor : 29

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA


Nomor : 28

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 28

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK


Nomor : 28

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN)


Nomor : 27

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA


Nomor : 27

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN


Nomor : 27

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA


Nomor : 26

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI


Nomor : 26

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


Nomor : 26

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH


Nomor : 25

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 25

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK


Nomor : 25

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL


Nomor : 24

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR


Nomor : 24

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI


Nomor : 24

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA


Nomor : 23

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG


Nomor : 23

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER


Nomor : 22

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA


Nomor : 22

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT


Nomor : 22

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION) REPUBLIK INDONESIA DI LISBON, PORTUGAL


Nomor : 21

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)


Nomor : 19

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT


Nomor : 19

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG


Nomor : 18

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI


Nomor : 18

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


Nomor : 18

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI


Nomor : 178

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982


Nomor : 177

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Dicabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 176

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 1999 TENTANG PENERBITAN SURAT UTANG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT PROGRAM


Nomor : 175

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Nomor : 174

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI


Nomor : 173

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI


Nomor : 172

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN PERKEBUNAN


Nomor : 171

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 170

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 17

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI


Nomor : 17

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 17

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU


Nomor : 169

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)


Nomor : 168

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME


Nomor : 167

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH-PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN INVESTASI)


Nomor : 166

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 165

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL


Nomor : 164

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN


Nomor : 163

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT


Nomor : 162

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I


Nomor : 161

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA


Nomor : 160

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 160 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO


Nomor : 16

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI


Nomor : 16

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA


Nomor : 16

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 16

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN DARI TAHUN FISKAL MENJADI TAHUN TAKWIM


Nomor : 159

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA BEBERAPA TERPIDANA


Nomor : 158

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 158 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PARA TERPIDANA


Nomor : 157

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI


Nomor : 156

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN


Nomor : 155

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN


Nomor : 154

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 153

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL


Nomor : 152

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 151

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU


Nomor : 144

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN EKONOMI NASIONAL


Nomor : 143

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 142

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 141

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 1999 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN


Nomor : 140

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA


Nomor : 14

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL


Nomor : 14

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. AMARTA KARYA


Nomor : 14

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)


Nomor : 14

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA


Nomor : 139

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 138

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 137

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA


Nomor : 136

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 135

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI


Nomor : 134

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 133

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 132

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 131

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN REHABILITASI KEPADA SDR. DRS. HASBI ABDULLAH.


Nomor : 130

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA


Nomor : 13

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA


Nomor : 13

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PENJUALAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INDOFOOD TBK.


Nomor : 13

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES BESERTA LAMPIRANNYA


Nomor : 13

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JEJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 129

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES


Nomor : 128

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN


Nomor : 127

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 1999 TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA


Nomor : 126

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 1999 TENTANG TIM KEBIJAKAN REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 125

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 1999 TENTANG BAHAN PELEDAK


Nomor : 124

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS


Nomor : 123

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI


Nomor : 122

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1998


Nomor : 121

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999


Nomor : 120

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 1998


Nomor : 12

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO


Nomor : 12

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK


Nomor : 12

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBYEK KONTRAK BERJANGKA


Nomor : 12

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 119

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)


Nomor : 118

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA


Nomor : 117

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL


Nomor : 116

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Nomor : 115

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 1998


Nomor : 114

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJUR


Nomor : 113

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 112

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 111

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL


Nomor : 110

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN BUKU NASIONAL


Nomor : 11

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE


Nomor : 11

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI


Nomor : 11

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERPONG-PONDOK AREN BARAT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 11

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR


Nomor : 109

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN


Nomor : 108

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA SDR . JOSE ALEXANDRE GUSMAO ALIAS KAY RALA XANANA GUSMAO ALIAS XANANA.


Nomor : 107

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 106

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


Nomor : 105

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI


Nomor : 104

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001


Nomor : 103

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA)


Nomor : 102

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1999


Nomor : 101

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL


Nomor : 100

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1999 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Nomor : 10

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG


Nomor : 10

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


Nomor : 10

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI


Nomor : 10

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH


Nomor : 1

Tahun : 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)


Nomor : 1

Tahun : 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA


Nomor : 1

Tahun : 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 1

Tahun : 1999

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643