|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KYRGHYZSTAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK SRI LANKA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TEAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1997 TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1997 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON REGISTRATION OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE, 1975 (KONVENSI TENTANG REGISTRASI BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA, 1975)
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1997
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1997
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1997 TENTANG KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1997 TENTANG BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI PERKEBUNAN PALA DI KEPULAUAN BANDA NAIRA
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2003 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1996
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1997 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO PARMA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1997
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENELITIAN KEKAYAAN YANG SEMESTINYA BISA DIMANFAATKAN OLEH NEGARA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1998
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DOHA, QATAR
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1997
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERADILAN MILITER
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO 16 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PENGADILAN ANAK
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1997
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1997/1998
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG CONCERNING AIR SERVICES
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KETENAGAKERJAAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEMUDA TIEN SOEHARTO
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENYIARAN
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1993
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 1976
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG NARKOTIKA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS BESERTA PROTOCOL (KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL)
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1997
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INODNESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN TRADEMARK LAW TREATY
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG STATISTIK
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND REGULATIONS UNDER THE PCT
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM ERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG MEREK
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1994
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KETENAGANUKLIRAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1997
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1997
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1997
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1997
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
|
