Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 1995




Peraturan Pemerintah Tahun 1995

 


Nomor : 90

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA


Nomor : 9

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


Nomor : 9

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM I OLEH KOPERASI


Nomor : 9

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG TIM DOKTER PRESIDEN DAN PENASEHAT TIM DOKTER AHLI PRESIDEN


Nomor : 89

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION


Nomor : 88

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES


Nomor : 87

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON ASEAN ENERGY COOPERATION


Nomor : 85

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA


Nomor : 84

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION


Nomor : 83

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH


Nomor : 82

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMATAN TENGAH


Nomor : 81

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI


Nomor : 8

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN


Nomor : 8

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN


Nomor : 8

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASAKENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1994


Nomor : 78

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM


Nomor : 77

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF HUNGARY


Nomor : 76

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 75

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG


Nomor : 74

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA


Nomor : 73

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1995 TENTANG REKLAMASI PANTAI KAPUKNAGA, TANGERANG


Nomor : 72

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL ANCOL TIMUR DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 71

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL


Nomor : 70

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIRUT, LEBANON


Nomor : 7

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93


Nomor : 7

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI


Nomor : 7

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE-50 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995


Nomor : 69

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA


Nomor : 68

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH


Nomor : 67

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1995 TENTANG TENTANGPENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL)


Nomor : 66

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50 (A) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 50 (A) KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL)


Nomor : 65

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S PONDOK PINANG - LENTENG AGUNG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 64

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG BARAT, CILEGON TIMUR, DAN SIMPANG SUSUN CIKUPA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 63

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 1995 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1996


Nomor : 62

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI


Nomor : 61

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1995


Nomor : 60

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN


Nomor : 6

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KENDARI


Nomor : 6

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN


Nomor : 6

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG TIM EVALUASI PENGADAAN


Nomor : 6

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 59

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG


Nomor : 58

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE CREATION OF ASSOCIATION OF COFFEE PRODUCING COUNTRIES (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ASOSIASI NEGARA NEGARA PRODUSEN KOPI)


Nomor : 57

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1995 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 56

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1995 TENTANG MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN


Nomor : 55

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1995 TENTANG PENGHIBAHAN KAPAL PENANGKAP IKAN KEPADA HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA


Nomor : 54

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN


Nomor : 53

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAAN XVII DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERASAL DARI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XVII KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XV - XVI


Nomor : 53

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN SPANYOL MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN SECARA RESIPROKAL ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 52

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1995 TENTANG REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA


Nomor : 51

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 50

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK


Nomor : 5

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975


Nomor : 5

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 5

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOL


Nomor : 5

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH


Nomor : 49

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR


Nomor : 48

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI


Nomor : 47

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL


Nomor : 46

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL


Nomor : 46

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE


Nomor : 45

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL


Nomor : 45

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1995/1996


Nomor : 44

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENIHAN TANAMAN


Nomor : 44

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96


Nomor : 43

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO, MINAHASA DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA


Nomor : 43

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI HAVANA, CUBA


Nomor : 42

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI


Nomor : 42

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995


Nomor : 41

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SOLOK, TANAH DATAR, PESISIR SELATAN, PADANG PARIAMAN, 50 KOTA DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT


Nomor : 41

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR


Nomor : 40

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA


Nomor : 40

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE


Nomor : 4

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95


Nomor : 4

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA


Nomor : 4

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1994 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 1994)

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 2006)


Nomor : 4

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG GERAKAN NASIONAL MEMASYARAKATKAN DAN MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN


Nomor : 39

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN


Nomor : 39

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA


Nomor : 38

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 38

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1994


Nomor : 37

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO, BANYUWANGI DAN JEMBER DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR


Nomor : 37

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN


Nomor : 36

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA


Nomor : 36

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN


Nomor : 35

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA


Nomor : 35

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN


Nomor : 34

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1995 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 34

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN ARSIPARIS

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS


Nomor : 33

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS, INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN KAMPAR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU


Nomor : 33

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL


Nomor : 32

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK


Nomor : 32

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA


Nomor : 31

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING PATEN


Nomor : 31

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL


Nomor : 30

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTAPENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Nomor : 30

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI


Nomor : 3

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG


Nomor : 3

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI


Nomor : 3

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 1994 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 1994)


Nomor : 3

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN BERSAMA INDONESIA - SINGAPURA 1995


Nomor : 29

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT


Nomor : 29

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Nomor : 28

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN


Nomor : 28

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA PAJAK


Nomor : 27

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA


Nomor : 27

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA


Nomor : 26

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN PADANG


Nomor : 26

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1989


Nomor : 25

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK


Nomor : 25

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN MEDAN MERDEKA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


Nomor : 24

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II


Nomor : 24

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 23

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GUNUNG KIDUL DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Nomor : 23

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Nomor : 22

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 22

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU


Nomor : 21

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG TIMAH


Nomor : 21

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1995 TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI


Nomor : 20

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995


Nomor : 20

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO


Nomor : 2

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/1996


Nomor : 2

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR


Nomor : 2

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Nomor : 2

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG KEMUDAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA


Nomor : 19

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM


Nomor : 19

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK


Nomor : 18

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 18

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA


Nomor : 17

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/95 KE TAHUN ANGGARAN 1995/96


Nomor : 17

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 16

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 16

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDOESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN


Nomor : 15

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA


Nomor : 15

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 14

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG KE KECAMATAN TIGARAKSA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG


Nomor : 14

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA


Nomor : 13

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994


Nomor : 13

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI


Nomor : 13

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI


Nomor : 12

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN


Nomor : 12

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


Nomor : 12

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN PANITERA


Nomor : 11

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI


Nomor : 11

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA


Nomor : 11

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1994


Nomor : 10

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN


Nomor : 10

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1990


Nomor : 10

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN HAKIM


Nomor : 1

Tahun : 1995

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS


Nomor : 1

Tahun : 1995

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA


Nomor : 1

Tahun : 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH THE SOUTH CENTRE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT SELATAN)


Nomor : 1

Tahun : 1995

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643