|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM)PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1985 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL SAHAM PT. INDONESIAN SATELLITE C
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI TAHUN 1985 PP NOMOR 65 TAHUN 1991.
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1991 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR BIASA
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1991 TENTANG LATIHAN KERJA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA-REKAM
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1991 TENTANG ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 2 TAHUN 1985 PP. NOMOR 29 TAHUN 1988
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LANGSA
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REJANG LEBONG, KECAMATAN SEGINIM DAN SUKARAJA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN DAN KECAMATAN PUTRI HIJAU DAN PADANG JAYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH ROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATIN XXIV, MARO SEBO, DAN PEMAYUNG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, KECAMATAN JUJUHAN, TANAH SEPENGGAL, DAN RIMBO BUJANG DI WILAYAH KECAMATAN PANGABUAN, MENDAHARA, DAN RANTAU RASAU DIWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 1991
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANJAR
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TELEKOMUNIKASI
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KE TAHUN ANGGARAN 1991/1992
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BRASTAGI MARDINDING DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO, KECAMATAN PEMATANG BANDAR, HUTABAYU RAJA DAN UJUNG PADANG DAIMUN, MEDAN SELAYANG, MEDAN AMPLAS DAN MEDAN AREA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXII
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1991
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTO PEUREULAK DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1991 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GITA KARYA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GITA KARYA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PRADNYA PARAMITA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG JASA PEMERIKSAAN PRA-PENGAPALAN IMPOR INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1991 TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 1991
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1991 TENTANG KONSERVASI ENERGI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TIRTA RAYA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1991 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1988/1989
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN KUPANG
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1991
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE INDONESIA DAN PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE REPUBLIK RAKYAT CINA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK KALIMANTAN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DUA GAJI. PP NO. 18 TAHUN 1977. PP NO. 20 TAHUN 1985.
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 1991
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1991 TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1991 TENTANG IMPOR BAHAN BAKU ATAU PRODUK TERTENTU YANG DILINDUNGI PATEN BAGI PRODUKSI OBAT DI DALAM NEGERI
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SANDANG I
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1990/1991
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN BATURAJA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1991
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PADALARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1991 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS KRAF CILACAP DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS KRAF CILACAP KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BLABAK
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG RAWA
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TELEKOMUNIKASI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN SELATAN
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN UTARA
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1991
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1991
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN OLAHAN
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAHANA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1985 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GARAM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BLABAK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1991
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
|
