Nomor : PER-09/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-09/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : PER-08/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-08/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
|
Nomor : PER-07/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-07/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-20/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012 DAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2013 TANGGAL 1 MEI 2013
|
Nomor : PER-06/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-06/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN
|
Dicabut PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/03/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : PER-04/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BUMN NO. PER-07/MBU/2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : PER-03/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : PER-02/MBU/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-02/MBU/2013 TAHUN 2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Diubah PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/02/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 99
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
|
Nomor : 97
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
|
Nomor : 97
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
|
Nomor : 96
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
Nomor : 95
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG BEASISWA UNGGULAN
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan
|
Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN SAGU (METROXYLON SPP)
|
Nomor : 94
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
|
Nomor : 94
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIA PERHUBUNGAN
|
Nomor : 93/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 93/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN KELAPA DALAM (COCOS NUCIFERAL)
|
Nomor : 93
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DARMASISWA KEPADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing Yang Belajar Di Indonesia
|
Nomor : 93
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
|
Nomor : 92/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 92/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN JAMBU METE (ANACARDIUM OCCIDENTALE L)
|
Nomor : 92
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2013
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013
|
Nomor : 91/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 91/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
|
Nomor : 91
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
Nomor : 91
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 91 TAHUN 2013TENTANG TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 90/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 90/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN KAKAO (THEOBROMA CACAO L)
|
Nomor : 90
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
|
Nomor : 90
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SAMUDRA
|
Nomor : 90
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
|
Nomor : 9
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
|
Nomor : 89/PERMENTAN/OT.140/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 89/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN KOPI (COFFEA SP)
|
Nomor : 89
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
|
Nomor : 89
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
|
Nomor : 88
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Diubah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 88
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi
|
Nomor : 88
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN
|
Nomor : 87/PERMENTAN/PD.410/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 87/PERMENTAN/PD.410/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 87
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
|
Nomor : 87
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT
|
Nomor : 87
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT
|
Nomor : 87
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
|
Nomor : 87
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2013
|
Nomor : 86/PERMENTAN/OT.140/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 86/PERMENTAN/OT.140/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
|
Nomor : 86
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR
|
Nomor : 86
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BONE BOLANGO
|
Nomor : 86
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN
|
Nomor : 86
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
|
Nomor : 86
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 85
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
|
Nomor : 85
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN MAROS
|
Nomor : 85
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
|
Nomor : 8
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 8
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013
|
Nomor : 78/PERMENTAN/OT.140/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 78/PERMENTAN/OT.140/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Nomor : 78
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PROFESOR
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen
|
Nomor : 77/M-DAG/PER/12/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
|
Diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahan...
|
Nomor : 76
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013
|
Nomor : 74
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013
|
Nomor : 71
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
|
Diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
|
Nomor : 70
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BURU SELATAN
|
Nomor : 70
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT BERBASIS MASYARAKAT
|
Nomor : 70
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
|
Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7/M-DAG/PER/2/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
|
Nomor : 7
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, SEKRETARIAT JENDERAL, DEWAN ENERGI NASIONAL DAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
Nomor : 7
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN PTT
|
Nomor : 7
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 69/M-DAG/PER/11/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69/M-DAG/PER/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 69
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGAKT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
|
Nomor : 69
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
|
Nomor : 69
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG OTOMATIF DAN ELEKTRONIKA MALANG
|
Nomor : 68/M-DAG/PER/11/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 68
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 68
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI ATAS ADANYA DUGAAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
|
Nomor : 68
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA
|
Nomor : 68
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
|
Nomor : 67/M-DAG/PER/11/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
|
Nomor : 67
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 67
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMUNIUM SULFAT SECARA WAJIB
|
Nomor : 67
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
|
Nomor : 67
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA
|
Nomor : 67
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
|
Nomor : 66/PERMENTAN/OT.140/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 66/PERMENTAN/OT.140/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2013
|
Nomor : 66
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 66
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SENG OKSIDA SECARA WAJIB
|
Nomor : 66
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTRI PENLITIAN KLINIK
|
Nomor : 66
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN*
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
|
Nomor : 65/PERMENTAN/OT.140/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 65/PERMENTAN/OT.140/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN DAN PENYISIHAN PIUTANG KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Nomor : 65/M-DAG/PER/10/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 65
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
|
Nomor : 65
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KALSIUM KARBIDA (CAC2) SECARA WAJIB
|
Nomor : 65
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
|
Nomor : 65
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
|
Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
|
Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 64
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
|
Nomor : 64
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STTP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB
|
Nomor : 64
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR ISI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
|
Nomor : 63
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 63
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB
|
Nomor : 63
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
|
Nomor : 63
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BENGKULU
|
Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
|
Nomor : 62
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 62
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB
|
Nomor : 62
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK JARINGAN DAN / ATAU SEL
|
Nomor : 62
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN UNTUK PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
|
Nomor : 61/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PROD
|
Nomor : 61
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 61
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN MATRA
|
Nomor : 60/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN LOGO WARALABA
|
Nomor : 60
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014
|
Nomor : 60
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.05/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
|
Nomor : 60
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG REGIONALISASI POLITEKNIK KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
|
Nomor : 60
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR FOR FOOD AND NUTRITION
|
Nomor : 6
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 6
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN PENYESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB
|
Nomor : 6
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN TATA NASKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, SEKRETARIAT JENDERAL, DEWAN ENERGI NASIONAL DAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
Nomor : 6
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA FASYANKES TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL DAN TIDAK DIMINATI
|
Nomor : 6
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
Nomor : 59/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KEDELAI PETANI DALAM RANGKA PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI
|
Nomor : 59
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 10/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM SECARA WAJIB
|
Nomor : 59
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALAIN, DAN NIFAS
|
Nomor : 59
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN SCIENCE
|
Nomor : 58/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 58
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 58
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.08/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK NPK PADAT SECARA WAJIB
|
Nomor : 58
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL
|
Nomor : 58
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN MATHEMATICS
|
Nomor : 58
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN SEMARANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 46/M-DAG/PER/ 8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
|
Nomor : 57
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 57
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON
|
Nomor : 57
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN LANGUAGE
|
Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 56
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Nomor : 56
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
|
Nomor : 55/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012
|
Nomor : 55
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Nomor : 55
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 55
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS
|
Nomor : 55
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
Nomor : 54/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012
|
Nomor : 54
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Nomor : 54
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
|
Nomor : 54
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
|
Nomor : 54
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)
|
Nomor : 53/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 76/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG TATA CARA PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN ANTIDUMPING...
|
Nomor : 53
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
|
Nomor : 53
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 53
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS / PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
|
Nomor : 53
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 008/O/2005 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
|
Nomor : 52/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI DAN PENYALURAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE
|
Nomor : 52
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 52
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 52
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI*
|
Nomor : 51/PERMENTAN/OT.140/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51/PERMENTAN/OT.140/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT MULUT DAN KUKU DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 51/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 23/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
|
Nomor : 51
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 51
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG DEFINISI DAN BATASAN SERTA KLASIFIKASI INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU
|
Nomor : 51
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK
|
Nomor : 51
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 50/PERMENTAN/OT.140/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/OT.140/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN SEKOLAH LAPANGAN PERTANIAN
|
Nomor : 50/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM
|
Nomor : 50
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 50
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
|
Nomor : 5
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 5
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
|
Nomor : 5
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 5
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA MALARIA
|
Nomor : 5
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL*
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
|
Nomor : 49/M-DAG/PER/9/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/9/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI
|
Nomor : 49
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 49
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBELAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB
|
Nomor : 49
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
|
Nomor : 49
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
|
Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
|
Nomor : 48
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
|
Nomor : 48
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) SECARA WAJIB
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB
|
Nomor : 48
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS
|
Dicabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
|
Nomor : 47/M-DAG/PER/8/2013.
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/8/2013. TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
|
Nomor : 47
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 47
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
|
Nomor : 47
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMUNIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (BJ.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB
|
Nomor : 47
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
|
Nomor : 47
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS
|
Nomor : 46/PERMENTAN/OT.140/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46/PERMENTAN/OT.140/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
|
Nomor : 46/M-DAG/PER/8/2013 .
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 . TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
|
Nomor : 46
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 46
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 46
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB
|
Nomor : 46
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
|
Nomor : 46
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN
|
Nomor : 45/PERMENTAN/OT.140/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 45/PERMENTAN/OT.140/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN
|
Nomor : 45/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR KEDELAI
|
Nomor : 45
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 45
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA
|
Nomor : 45
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB
|
Nomor : 45
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu
|
Nomor : 44/PERMENTAN/OT.140/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 44/PERMENTAN/OT.140/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 44/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 44
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 44
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 44
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
|
Nomor : 43/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 43
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 43
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
|
Nomor : 43
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI
|
Nomor : 43
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG CARA PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK YANG BAIK
|
Nomor : 43
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan
|
Nomor : 42
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
Nomor : 42
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI
|
Nomor : 42
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
|
Nomor : 42
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM
|
Nomor : 41
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 41
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
|
Nomor : 40/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN
|
Nomor : 40
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 40
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN DAMPAK KONSUMSI ROKOK BAGI KESEHATAN
|
Nomor : 40
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2012-2014
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014 KEPADA 12 (DUA BELAS) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INSDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
|
Mengubah PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USPDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RBA BLU DI LINGKUNGAN DITJEN BUK
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 4
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
|
Nomor : 39/M-DAG/PER/8/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PEL
|
Nomor : 39
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 39
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
|
Nomor : 39
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 38
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 38
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB
|
Nomor : 38
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI
|
Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
|
Nomor : 37
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 37
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKKAN PERTAMBANGAN
|
Nomor : 37
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM SUMPAH PEMUDA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda
|
Nomor : 36
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 36
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB
|
Nomor : 36
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA
|
Nomor : 36
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi
|
Nomor : 35/M-DAG/PER/7/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN
|
Nomor : 35
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013
|
Nomor : 35
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
|
Nomor : 35
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR INDEPENDEN PELAKSANA VERIFIKASI TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA FASILITAS PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU (PPKB)
|
Nomor : 35
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
|
Nomor : 34/M-DAG/PER/7/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/7/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN BERSAMA MENTERI ESDM DAN KEPALA BKN NO. 34 TAHUN 2013, NO. 32 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TINDAKAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA
|
Nomor : 34
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS GALERI NASIONAL INDONESIA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia
|
Nomor : 33/M-DAG/PER/7/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/7/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 33
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 33
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013
|
Nomor : 33
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU
|
Nomor : 33
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 33
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur
|
Nomor : 32/M-DAG/PER/6/2013.
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/6/2013. TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBELAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TENAGA SANITARIAN
|
Nomor : 32
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI KONSERVASI BOROBUDUR
|
Nomor : 31/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 31
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 31
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
|
Nomor : 31
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
|
Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
|
Nomor : 31
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEKERJAAN PERAWAT ANESTESI
|
Nomor : 31
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah
|
Nomor : 30/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 30
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 30
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
|
Nomor : 30
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 30
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN UNTUK PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI
|
Nomor : 30
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND
|
Diubah PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.94/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT PADA TABUNG LPG SECARA WAJIB
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/ PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
|
Nomor : 3
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG
|
Nomor : 29/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN TATA NIAGA DIMETIL ETER SEBAGAI BAHAN BAKAR
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya
|
Nomor : 29
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER)
|
Nomor : 28/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI STANDAR, DAN TINGKAT LAYANAN DENGAN SISTEM ELEKTR
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERINGATAN DAN INFORMASI PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya
|
Nomor : 28
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIA 121 (CIVIL AVIATION REGULATION PART 121) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL ( CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS : DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS)
|
Nomor : 27/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2013
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PENETAPAN HARGA DIVESTASI SAHAM, SERTA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Nasional
|
Nomor : 27
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2013.
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2013. TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI H
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur
|
Nomor : 26
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2013TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 25/M-DAG/PER/6/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KEDELAI PETANI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA
|
Dicabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, Dan Tenaga Pendukung Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2013
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013
|
Nomor : 25
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
|
Diubah PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI AIR TANAH
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 24
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENSI KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 23/M-DAG/PER/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI
|
Nomor : 23
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 23
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
|
Nomor : 23
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH
|
Nomor : 23
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
|
Nomor : 23
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA LEMBARAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEKERJAAN DAN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
|
Nomor : 22
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 21/M-DAG/PER/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
|
Nomor : 21
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 207
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 207 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 20
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
|
Nomor : 20
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
|
Nomor : 20
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
|
Nomor : 20
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Dicabut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO DAN KADAR FORMALDEHIDA PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
|
Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KLB KERACUNAN PANGAN
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
|
Nomor : 2
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|
Nomor : 198/PMK.03/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU.
|
Dicabut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
|
Nomor : 19
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 19
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOREK API GAS SECARA WAJIB
|
Nomor : 19
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA
|
Nomor : 19
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS LAMPUNG
|
Nomor : 18/M-DAG/PER/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 18
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 32/KEP/M.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 18
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH
|
Nomor : 18
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
|
Nomor : 18
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU
|
Nomor : 18
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG
|
Nomor : 17/PERMENTAN/OT.140/3/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/PERMENTAN/OT.140/3/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/148/I/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
|
Nomor : 17
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN
|
Nomor : 16/M-DAG/PER/4/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEWARNAAN PUPUK BERSUBSIDI
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGHARGAAN ENERGI
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
|
Nomor : 16
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI FSILITAS PENERBANGAN
|
Nomor : 15/M-DAG/PER/2/2013.
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2013. TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB PADA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH DAN REGULATOR TEKANAN TINGGI UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN MEMERAH ASI
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Nomor : 15
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
|
Nomor : 14/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 14/PRT/M/2013 TENTANG PERUBAHAN PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
|
Nomor : 14/PERMENTAN/OT.140/2/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/PERMENTAN/OT.140/2/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
|
Nomor : 14
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN BERSAMA MENTERI ESDM, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI BUMN NO. 14 TAHUN 2013, NO. 33/PMK.06/2013, NO. PER-01/MBU/2013 TENTANG STATUS KEPEMILIKAN ASET PANAS BUMI YANG BERASAL DARI KONTRAK OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATION CONTRACT)
|
Nomor : 14
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL CALON ESELON II DAN ESELON I DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Nomor : 14
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
|
Nomor : 14
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
|
Nomor : 133/PERMENTAN/OT.140/12/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 133/PERMENTAN/OT.140/12/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA AREN (ARENGAPINNATA MERR) YANG BAIK
|
Nomor : 132/PERMENTAN/OT.140/12/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 132/PERMENTAN/OT.140/12/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KARET (HEVEA BRASILIENSIS) YANG BAIK
|
Nomor : 131/PERMENTAN/OT.140/12/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 131/PERMENTAN/OT.140/12/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT YANG BAIK
|
Nomor : 130/PERMENTAN/OT.140/12/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 130/PERMENTAN/OT.140/12/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA (COCOS NUCIFERA)YANG BAIK
|
Nomor : 13/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13/PRT/M/2013 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM REATRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN TUBERKOLOSIS RESISTAN OBAT
|
Nomor : 13
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 122/PERMENTAN/SR.130/11/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 122/PERMENTAN/SR.130/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 12/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 12/PRT/M/2013 TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR YANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
|
Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL SECARA WAJIB
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM GEOLOGI
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG POLA TARIF BLU RUMAH SAKIT
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG EKSAMINASI PERTANAHAN
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
|
Nomor : 12
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 119/PERMENTAN/HK.310/11/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 119/PERMENTAN/HK.310/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
|
Nomor : 117/PERMENTAN/HK.300/11/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117/PERMENTAN/HK.300/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE
|
Nomor : 116/PERMENTAN/SR.120/11/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 116/PERMENTAN/SR.120/11/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
|
Nomor : 113/PERMENTAN/PD.410/10/201
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 113/PERMENTAN/PD.410/10/2013 TAHUN 2013 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN SAPI INDUKAN, SAPI BAKALAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 110
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 11/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 11/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
|
Nomor : 11/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
|
Dicabut PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KAB. HALMAHERA UTARA, KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA, KAB. KEPULAUAN ANAMBAS, KAB. LOMBOK UTARA, KAB. KEPULAUAN MERANTI, DAN KOTA SUNGAI PENUH
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
|
Nomor : 11
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 109
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
|
Nomor : 108
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
|
Nomor : 107
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 107 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
Nomor : 106
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA
|
Nomor : 106
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNVERSITAS TERBUKA
|
Nomor : 106
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 105
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 105
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 104
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 104 TAHUN 2013 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI 6 (ENAM) PUSAT THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION DI INDONESIA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 7 (tujuh) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia
|
Nomor : 104
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 104 TAHUN 2013 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013
|
Nomor : 104
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 103
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 103 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 103
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 103 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 102
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 102 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PROGRAM PAKET A/ULA
|
Dicabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula
|
Nomor : 102
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 102 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 101
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014
|
Nomor : 101
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 100
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
|
Diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014
|
Nomor : 100
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 10/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 10/PRT/M/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
|
Mengubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
|
Nomor : 10/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA
|
Nomor : 10/M-DAG/PER/2/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TENAGA HONORER
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KE TIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM SECARA WAJIB
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
|
Nomor : 10
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERRINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGANHIDUP NOMOR 7 ATHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG POLA JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
|
Dicabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
|
Nomor : 1
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA HAJI
|
Nomor : 09/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES KAKAO
|
Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 09 /PRT/M/ 2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 09 /PRT/M/ 2013 TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM
|
Nomor : 08/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK
|
Nomor : 07/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH BADAN USAHA DAN MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
|
Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2013.
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2013. TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA MAKANAN DAN MINUMAN
|
Nomor : 06/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 06/PRT/M/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
|
Nomor : 06/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013
|
Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA KEPADA BPKAWASAN PERDAGANGAN BE
|
Nomor : 05/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 05/M-DAG/PER/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 05 /PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05 /PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
|
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
|
Nomor : 04 /PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04 /PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
|
Nomor : 03/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
|
Nomor : 03/M-DAG/PER/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
|
Nomor : 02/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 02/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
|
Nomor : 02/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 01/PRT/M/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 01/PRT/M/2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
|
Nomor : 01/PERMENTAN/OT.140/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01/PERMENTAN/OT.140/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2013
|
Nomor : 01/M-DAG/PER/1/2013
|
Tahun : 2013
|
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERMENDAG NO. 50 TH. 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANG
|
Nomor : 01/KPTS/OT.160/1/2013
|
Tahun : 2013
|
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01/KPTS/OT.160/1/2013 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTANIAN
|
|