|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1955 TENTANG PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1953)
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN SEMUA BANK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PUSAT INTELLIGENCE
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1957 TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 87) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT "P.G.P.N. 1955" SERTA PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI, JANDA DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 1959
|
|
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1959 TENTANG PENUNJUKAN HASIL YANG DIBIKIN DENGAN ALKOHOL-ETIL YANG DALAM KEADAAN-KEADAAN YANG TERTENTU TIDAK AKAN DIBEBANI BEA-MASUK SEBAGAI BARANG ALKOHOL SULINGAN
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1959 TENTANG PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI DAN PENYERAHAN KEUANGANNYA, KEPADA PEMERINTAH DAERAH
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000,- DAN RP. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI RP. 100,- DAN RP. 50,-
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 500,- DAN RP. 1000,-
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG DEWAN URUSAN PEGAWAI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 1959
|
|
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/ SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA BADAN PUSAT INTELLIGENCE
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1959 TENTANG SUMPAH KEPALA DAN WAKIL KEPALA BADAN PUSAT INTELLIGENCE
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1959 TENTANG PENENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IDZIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN LISENSI 1959/1960
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING (STAATSBLAD 1932 NO. 560)
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1959 TENTANG PENYAKIT KARANTINA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PERCETAKAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PENGENAAN NASIONALISASI PERCETAKAN KEBAYORAN P.T.
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERINDUSTRIAN/PERTAMBANGAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN
|
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 1.000,- DAN RP. 500,-
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1954 MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 1959
|
|
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG-PANGAN
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1959 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERANCANG NASIONAL
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1959 TENTANG SUMPAH KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1959 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM MILIK BELANDA
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NO. 2 TAHUN 1959) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN HARGA MATA UANG RUPIAH
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1959 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN KERETA-API DAN TILPON MILIK BELANDA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1959 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG POS
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG POS
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151)
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN SISTEM BUKTI EKSPOR (B.E.)
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN, KECAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 1959
|
|
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG MENYESUAIKAN UNDANG-UNDANG NO. 80 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATIALENCANA KEBUDAYAAN
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1959 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBERHENTIAN-PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA PERNYATAAN NON AKTIF DARI JABATAN DINAS TENTARA BAGI MILITER SUKARELA
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1959 TENTANG PANGKAT-PANGKAT MILITER KHUSUS, TITULER DAN KEHORMATAN
|
Nomor : 35
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN LISENSI 1958/1959
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN LISENSI 1956/1957 DAN 1957/1958
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG YANG BESAR MILIK BELANDA BESERTA CABANG-CABANGNYA DAN ANAK-ANAK PERUSAHAANNYA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PEMBANGUNAN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAN TAHUN 1959
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA NO. 82 TAHUN 1959)
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 1959
|
|
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 72 TAHUN 1958 TENTANG PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PERINGATAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PERINTIS PERGERAKAN KEMERDEKAAN
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, DAERAH TINGKAT II TAPIN DAN DERAH TINGKAT II TABALONG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG POS INTERNASIONAL
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1959 TENTANG PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1959 TENTANG POS DALAM NEGERI
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1967 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHTINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHTINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN NEGARATAHUN 1964 NOMOR 8) MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1959 TENTANG PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *)
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 DAN 20 TAHUN 1959
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
|
|
DiubahUNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1960 TENTANG PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1959
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN TANGGAL BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POS (UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1959, LEMBARAN NEGARA NO. 12 TAHUN 1959)
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957 TENTANG PENCABUTAN "REGELING PO DE STAAT VAN OORLOG EN BELEG" DAN PENETAPAN "KEADAAN BAHAYA"
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PERATURAN UJIAN NEGARA UNTUK MEMPEROLEH GELAR UNIVERSITER BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921"
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA"
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA SEKOLAH NASIONAL PARTIKELIR
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1949 TENTANG MENGADAKAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TANDA JASA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 1) TENTANG PERUABAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 65) TENTANG PENETAPAN MENJADI UNDANG UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1958.(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 154) TENTANG PENGANTIAN PERATURAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1949, MENJADI UNDANG-UNDANG.
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 1) TENTANG PERUABAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 65) TENTANG PENETAPAN MENJADI UNDANG UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1958.(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 154) TENTANG PENGANTIAN PERATURAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1949, MENJADI UNDANG-UNDANG.
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 1956
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARANOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGA-NEGARAAN (UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1958, LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 5)
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 50), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 76), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 75 TAHUN 1952) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 50), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 28 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 19 TAHUN 1950, MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT AN ANGKATAN UDARA. (LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 500,- DAN RP. 1000,-
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000,- DAN RP. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI RP. 100,- DAN RP. 50,-
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958)
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1970 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 84) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921")
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN LISTRIK DAN/ATAU GAS MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN *)
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611)
|
Nomor : 17
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1959
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1957 TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 87) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH TIDAK AMAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1951 TENTANG PENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47, MENGENAI IDZIN MASUK DAN IDZIN TINGGAL UNTUK BANGSA ASING KE/DI INDONESIA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 76 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.1 TAHUN 1954,TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-NEGARA NO.1 TAHUN 1954)SEBAGAI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1958 TENTANG PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN CUKAI TEMBAKAU
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS (DISEMPURNAKAN)
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN PRESENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG DEWAN ANGKATAN LAUT
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319)
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 1958 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG FRONT NASIONAL
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN. PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI PARA MENTERI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1953 TENTANG MENGUBAH LAGI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 15 TAHUN 1950)
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 54) DAN PENETAPAN PERATURAN NO. 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 15) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 69)
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK DIVIDEN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PETERNAKAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARADAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONGMENJELANG PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN. PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 54) DAN PENETAPAN PERATURAN NO. 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 15) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 69)
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1958 TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 1
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK HASIL BUMI
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG PENGERTIAN ISTILAH "LUMBUNG DESA" TERMAKSUD DALAM "RIJST-ORDONNANTIE 1948"
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1961 TENTANG TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959, TENTANG PEMBATALAN HAK HAK PERTAMBANGAN
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1959
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 24 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 1959
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG BANK UMUM NEGARA
|
