|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 88
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
|
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
|
Nomor : 85
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR)
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 ( PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGANPERDAGANGAN INTERNASIONAL
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438H 2017M
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LIMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICES)
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR DAN PERBATASAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGAMBILAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
|
|
Mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN)
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENUNDAAN DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PEMBERIAN IZIN BARU HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIE JAYA, DAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAKYANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2017
|
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJADAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
|
|
Mencabut
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGBASILAN TERTENTU BERUPA BARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (ACREEMENT BETWEEN THE GO]TRARNMENT OFTHE REPIJBLIC OF INDONDSIAAND THE @YERNMEIIT OF THE REPUBLIC OF SERBIA OIV YISA EXEMPTION FOR IIOTDERS OF DIPLOTIATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMBNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ANTAR JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENTOFTHE CZECH RE,PWILC ON DTEMMON OF VISA REQUIREMENTS FOR HOIDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN
|
|
Dicabut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS VETERINER
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
|
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEVISA
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI ACEH
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS BATALYON KOMPOSIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE A VOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOMEJ AND ITS PROTOCOLJ SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29J 2002)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATAN INDONESIA ISLAMIC CENTRE DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADAPEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA,DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG CUTI BERSAMA TAHUN 2017
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASEAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA NERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI, KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR, KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM, KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA, KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU, KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI BINTAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
|
Nomor : 137
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
|
Nomor : 136
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
|
Nomor : 135
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
|
Nomor : 134
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
|
Nomor : 133
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
|
Nomor : 132
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
Nomor : 131
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 130
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLEÃƑÂƑ‚ÃƑ‚Â’S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 129
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
Nomor : 128
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN
|
Nomor : 127
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
|
Nomor : 126
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 125
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
Nomor : 124
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
Nomor : 123
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
Nomor : 122
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 121
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 120
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI WORLDPRESS FREEDOM DAY TAHUN 2017
|
Nomor : 119
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 118
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN
|
Nomor : 117
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANAN
|
Nomor : 116
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 115
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
|
Nomor : 114
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI
|
Nomor : 113
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
Nomor : 112
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 111
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
|
Nomor : 110
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO. PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
|
Nomor : 109
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
|
Nomor : 108
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 107
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
|
Nomor : 106
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
|
Nomor : 105
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA
|
Nomor : 104
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA
|
Nomor : 103
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA
|
Nomor : 102
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
|
Nomor : 101
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 100
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2017
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI LIBUR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA
|
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2017
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAT SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2017
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2017
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
|
