Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2016




Peraturan Pemerintah Tahun 2016

Nomor : 99

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL


Nomor : 99

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA


Nomor : 98

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 98

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA


Nomor : 97

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA


Nomor : 96

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM


Nomor : 96

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION


Nomor : 95

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL


Nomor : 95

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT


Nomor : 94

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL


Nomor : 94

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK


Nomor : 93

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA


Nomor : 93

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


Nomor : 92

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 92

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA


Nomor : 91

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH


Nomor : 91

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 90

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


Nomor : 90

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII


Nomor : 9

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Nomor : 9

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000


Nomor : 9

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGESEHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Nomor : 89

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR


Nomor : 89

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I


Nomor : 88

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)


Nomor : 88

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA


Nomor : 87

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR


Nomor : 87

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA


Nomor : 86

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


Nomor : 86

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA


Nomor : 85

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Nomor : 85

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL


Nomor : 84

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HA.]I INDONESIA


Nomor : 84

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TBK


Nomor : 83

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG BADAN SAR NASIONAL


Nomor : 83

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA


Nomor : 82

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF


Nomor : 82

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICEPASSPORIS)


Nomor : 81

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT


Nomor : 80

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR


Nomor : 8

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 8

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL


Nomor : 8

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 8

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


Nomor : 79

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM OR WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


Nomor : 79

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 78

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL


Nomor : 77

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES)


Nomor : 77

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA


Nomor : 76

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI


Nomor : 76

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM


Nomor : 75

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI


Nomor : 75

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG


Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI


Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 73

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI


Nomor : 73

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


Nomor : 72

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS


Nomor : 72

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE


Nomor : 71

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN


Nomor : 71

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI


Nomor : 70

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG


Nomor : 70

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)


Nomor : 7

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM


Nomor : 7

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS


Nomor : 7

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 7

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL


Nomor : 7

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO, KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA, KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA, KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS, KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG HILIR


Nomor : 69

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II


Nomor : 69

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPTON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS)


Nomor : 68

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA


Nomor : 68

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 67

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API


Nomor : 67

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHREPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DANPASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTSFOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 66

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERTANI


Nomor : 66

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 65

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL


Nomor : 65

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGH TRAIL TRANSITTERINTEGRASI DL WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI


Nomor : 64

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH


Nomor : 64

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ELSALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ELSALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 63

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS)


Nomor : 63

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS)


Nomor : 62

Tahun : 2016

PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD


Nomor : 62

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 61

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API


Nomor : 61

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2003 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA


Nomor : 60

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 60

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG KESEKRETARIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SANKSI DAN KORBAN


Nomor : 6

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)


Nomor : 6

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG


Nomor : 6

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)


Nomor : 6

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI LUAR BIASA KE-5 ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM TAHUN 2016


Nomor : 6

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN


Nomor : 59

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING


Nomor : 59

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Nomor : 58

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)


Nomor : 58

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN


Nomor : 57

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT


Nomor : 57

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA


Nomor : 56

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Nomor : 56

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)


Nomor : 55

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK


Nomor : 55

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETAAPI RINGAN LIGH TRAIL TRANSIT DIPROVINSI SUMATERA SELATAN


Nomor : 54

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI


Nomor : 54

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALRESCUER


Nomor : 53

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II


Nomor : 53

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)


Nomor : 52

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA


Nomor : 52

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA


Nomor : 51

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TBK


Nomor : 51

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI


Nomor : 50

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR


Nomor : 50

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN


Nomor : 5

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)


Nomor : 5

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERILAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Nomor : 5

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOKOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)


Nomor : 5

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 5

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH


Nomor : 49

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI


Nomor : 49

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA


Nomor : 48

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN


Nomor : 48

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG UNTUK PENGAMANAN HARGA DAN PENYALURAN KEDELAI


Nomor : 47

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN


Nomor : 47

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL


Nomor : 46

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS


Nomor : 46

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBUKARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)


Nomor : 45

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 45

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017


Nomor : 44

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN TBK.


Nomor : 44

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 43

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSER OAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TBK.


Nomor : 43

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, ANDUNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR)


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK


Nomor : 42

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)


Nomor : 41

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU


Nomor : 41

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU


Nomor : 40

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI


Nomor : 4

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN


Nomor : 4

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN


Nomor : 4

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION


Nomor : 4

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 39

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN


Nomor : 38

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV


Nomor : 37

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA TBK


Nomor : 36

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KETAHANAN NASIONAL


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 35

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGLKATAN JUAL BELL ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN


Nomor : 34

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Nomor : 34

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 33

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dicabut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 33

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Nomor : 32

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


Nomor : 32

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG GUGUS TUGAS (TASK FORCE) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG


Nomor : 31

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)


Nomor : 31

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 30

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 30

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION


Nomor : 30

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN


Nomor : 3

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTI-IENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELA7"ED ACTIVITIES)


Nomor : 3

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Nomor : 3

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL


Nomor : 3

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN


Nomor : 29

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS


Nomor : 29

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 29

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 28

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI


Nomor : 28

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN


Nomor : 28

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN


Nomor : 27

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR


Nomor : 27

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Nomor : 26

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN


Nomor : 26

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 26

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL


Nomor : 25

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 25

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 24

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH


Nomor : 24

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT


Nomor : 24

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA


Nomor : 23

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 23

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHANAGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)


Nomor : 23

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 22

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADALEMBAGA NON STRUKTURAL


Nomor : 22

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL)


Nomor : 22

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASEAN GAMES XVIII TAHUN 2018


Nomor : 21

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL


Nomor : 21

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN


Nomor : 21

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1437H/2016M


Nomor : 20

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG MEREK


Nomor : 20

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DANPEJABAT NEGARA


Nomor : 20

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 20

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 2

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)


Nomor : 2

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Nomor : 2

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA


Nomor : 2

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018


Nomor : 2

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018


Nomor : 19

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


Nomor : 19

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADAPEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA,DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN


Nomor : 19

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN


Nomor : 18

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017


Nomor : 18

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


Nomor : 18

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN


Nomor : 18

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DATARAN H NEGEUNIPOPU, PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA, PENGADILANRI SANANA DAN PENGADILAN NEGERI BOBONG


Nomor : 17

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Nomor : 17

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 17

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO


Nomor : 16

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PARISAGREEMEJVT TO THE UNITED LVATLOLVS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)


Nomor : 16

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 16

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA


Nomor : 16

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH SYARIAH BLANGPIDIE, MAHKAMAH SYARIAH SUKA MAMUE, DAN MAHKAMAH SYARIAH KOTA SUBULUSSALAM


Nomor : 15

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)


Nomor : 15

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS


Nomor : 15

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Nomor : 15

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG, PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA, PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN, PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN AGAMA BINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI, PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA MUARADUA, PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN, PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJI, PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, PENGADILAN AGAMA SUKADANA, PENGADILAN AGAMA SOREANG, PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI, PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG, PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH DAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA


Nomor : 14

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 14

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK


Nomor : 14

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAME WORK AGREEMENT ON MULTI MODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA)


Nomor : 14

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE, PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN, PENGADILAN NEGERI PULAU TANJUNG, PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI, PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO, PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN, PENGADILAN NEGERI KOBA, PENGADILAN NEGERI MENTOK, PENGADILAN NEGERI BANJAR, PENGADILAN NEGERI CIKARANG, PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN, PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK, PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, PENGADILAN NEGERI PARINGIN, PENGADILAN NEGERI PENAJAM, PENGADILAN NEGERI MELONGUANE, PENGADILAN NEGERI LASUSUA, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI, PENGADILAN NEGERI BELOPA, PENGADILAN NEGERI DOBO, PENGADILAN NEGERI NAMLEA, DAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA


Nomor : 13

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN


Nomor : 13

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG


Nomor : 13

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)


Nomor : 13

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN, PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG, PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU, PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PANAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA, PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALILI, PENGADILAN AGAMA LASUSUA, PENGADILAN AGAMA RUMBIA, PENGADILAN AGAMA LOLAK, PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI, PENGADILAN AGAMA BOROKO, PENGADILAN AGAMA TUTUYAN, PENGADILAN AGAMA SUWAWA, PENGADILAN AGAMA KWANDANG, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN AGAMA NAMLEA DAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA


Nomor : 121

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Nomor : 121

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


Nomor : 120

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 12

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 12

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Nomor : 12

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UN LIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN)


Nomor : 12

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 12

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL


Nomor : 119

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN


Nomor : 118

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN


Nomor : 117

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Nomor : 116

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1971 TENTANG BADAN BENIH NASIONAL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN


Nomor : 115

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORLUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.


Nomor : 114

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORLUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.


Nomor : 113

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORLUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.


Nomor : 112

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA


Nomor : 110

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI


Nomor : 11

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK


Nomor : 11

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Nomor : 11

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


Nomor : 11

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN


Nomor : 11

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016


Nomor : 109

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA


Nomor : 106

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA


Nomor : 105

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 104

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)


Nomor : 103

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


Nomor : 102

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL


Nomor : 101

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN


Nomor : 100

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH


Nomor : 10

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 10

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK


Nomor : 10

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU


Nomor : 10

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH


Nomor : 10

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017


Nomor : 1

Tahun : 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN


Nomor : 1

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 1

Tahun : 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG


Nomor : 1

Tahun : 2016

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT


Nomor : 1

Tahun : 2016

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Nomor : 1

Tahun : 2016

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643