|
Nomor : 94
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
Nomor : 94
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
|
Nomor : 93
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
|
Nomor : 92
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
|
Nomor : 92
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
|
Nomor : 91
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
|
Nomor : 91
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
|
Nomor : 90
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
Nomor : 90
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
|
Nomor : 89
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
|
Nomor : 89
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 88
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA
|
Nomor : 88
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
|
Nomor : 85
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
Nomor : 85
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISYANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONALPADAKANTORSTAFPRESIDEN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI- 17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI UMUM INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) REASURANSI UMUM INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
|
|
Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015
|
|
Dicabut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAANNYA
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIO AKTIF
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERTA PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN)
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLICOF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISMEPENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARAPADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
Nomor : 4
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARAPADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONALINDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONALINDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONALINDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONALINDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60 KONFERENSI ASIA-AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10 NEW ASIAN-AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA TBK
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG HARI SANTRI
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN RELOKASI KORBAN TERDAMPAK BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANGBIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PAPUA
|
Nomor : 159
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
|
Nomor : 158
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 158 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
|
Nomor : 157
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 189 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 156
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 155
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
Nomor : 154
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
|
Nomor : 153
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
Nomor : 152
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
|
Nomor : 151
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 150
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 150 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019
|
Nomor : 149
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
Nomor : 148
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
Nomor : 147
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
|
Nomor : 146
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 146 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI
|
Nomor : 145
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
Nomor : 144
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGL STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRLBADL PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN
|
Nomor : 143
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
|
Nomor : 142
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
|
Nomor : 142
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
Nomor : 141
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN
|
Nomor : 141
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
|
Nomor : 140
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
|
Nomor : 140
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
Nomor : 139
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
|
Nomor : 139
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
|
Nomor : 138
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
|
Nomor : 138
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
|
Nomor : 137
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
|
Nomor : 137
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
Nomor : 136
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
|
Nomor : 136
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 135
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
Nomor : 135
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
Nomor : 134
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
Nomor : 134
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Nomor : 133
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
|
Nomor : 133
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 132
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
Nomor : 132
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS} BALLAST WATER AND SEDIMENTS} 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DANMANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004)
|
Nomor : 131
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
|
Nomor : 131
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019
|
Nomor : 130
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
|
Nomor : 130
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASISSTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MUNA, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN GIANYAR, KABUPATEN SINTANG, DAN KOTA TERNATE
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
|
Nomor : 129
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
|
Nomor : 129
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
Nomor : 128
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Nomor : 128
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
Nomor : 127
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA
|
Nomor : 127
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
Nomor : 126
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
|
Nomor : 126
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL
|
Nomor : 125
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
Nomor : 125
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN
|
Nomor : 124
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
Nomor : 124
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
|
Nomor : 123
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
|
Nomor : 123
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
Nomor : 122
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
Nomor : 122
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
|
Nomor : 121
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
|
Nomor : 121
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 120
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD
|
Nomor : 120
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2014
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASEAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN KEPASTIAN USAHA
|
Nomor : 119
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
Nomor : 119
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
Nomor : 118
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
|
Nomor : 118
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 117
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
|
Nomor : 117
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA
|
Nomor : 116
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASEAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN KEPASTIAN USAHA
|
Nomor : 119
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
Nomor : 119
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
|
Nomor : 118
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
|
Nomor : 118
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 117
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
|
Nomor : 117
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA
|
Nomor : 116
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
|
Nomor : 116
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETAAPI RINGAN LIGH TRAIL TRANSIT DIPROVINSI SUMATERA SELATAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
|
Nomor : 115
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA
|
Nomor : 115
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUANTUGASPEMBERANTASANPENANGKAPANIKANSECARAILEGAL(ILLEGALFISHING)
|
Nomor : 114
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
|
Nomor : 114
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 113
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI
|
Nomor : 113
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
Nomor : 112
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
|
Nomor : 112
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT TAHUN 2015
|
Nomor : 111
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 111
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
Nomor : 110
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA
|
Nomor : 110
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARGA KORBAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO DI DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
|
Nomor : 109
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA
|
Nomor : 109
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
|
Nomor : 108
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
Nomor : 108
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
|
Nomor : 107
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
|
Nomor : 107
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
|
Nomor : 106
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
Nomor : 106
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR DAN PERBATASAN
|
Nomor : 105
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
Nomor : 105
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
|
Nomor : 104
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
|
Nomor : 104
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
|
Nomor : 103
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
|
Nomor : 103
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
|
Nomor : 102
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1991 TENTANG ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 101
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
|
Nomor : 101
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PUSATP ELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
Nomor : 100
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
Nomor : 100
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2015
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2015
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2015
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2015
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN ASAHAN, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, DAN KABUPATEN KAPUAS
|
|
|
|
sumber : http://jdihn.bphn.go.id/
|
