Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2014




Peraturan Pemerintah Tahun 2014

Nomor : 99

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL


Nomor : 99

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM


Nomor : 98

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA


Nomor : 98

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL


Nomor : 97

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED


Nomor : 97

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Nomor : 96

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND


Nomor : 96

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 - 2019


Nomor : 95

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR


Nomor : 95

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA (AS AUTHORIZED BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND) FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)


Nomor : 94

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION


Nomor : 94

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERLNTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAJ PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOWERS OF DIPLOMATIC OROFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 93

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT


Nomor : 93

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)


Nomor : 92

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK


Nomor : 92

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)


Nomor : 91

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT


Nomor : 91

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JERSEY FORTHE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)


Nomor : 90

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Nomor : 90

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA)


Nomor : 9

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)


Nomor : 9

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL


Nomor : 9

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENEGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS


Nomor : 9

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBELIAN DAN RENOVASI MASJID/INDONESIAN MUSLIM ASSOCIATION IN AMERICA (IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERIKA SERIKAT


Nomor : 9

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEANDALAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Nomor : 89

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO


Nomor : 89

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA) PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)


Nomor : 88

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Nomor : 88

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA


Nomor : 87

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA


Nomor : 87

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Nomor : 86

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


Nomor : 86

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG MENJADI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG


Nomor : 85

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN


Nomor : 85

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN


Nomor : 84

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS


Nomor : 84

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN


Nomor : 83

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM


Nomor : 83

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR


Nomor : 82

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM


Nomor : 82

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU)


Nomor : 81

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM


Nomor : 81

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA


Nomor : 80

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM


Nomor : 80

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA


Nomor : 8

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)


Nomor : 8

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 8

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENEGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS


Nomor : 8

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA INDONESIA DIKAMPUS UNIVERSITAS AL-AZHAR, KAIRO, MESIR


Nomor : 79

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


Nomor : 79

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 78

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL


Nomor : 78

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN ENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW


Nomor : 77

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 77

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU


Nomor : 76

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI


Nomor : 76

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW


Nomor : 75

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI


Nomor : 75

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS


Nomor : 74

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN


Nomor : 74

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN


Nomor : 73

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA


Nomor : 73

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015


Nomor : 72

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III


Nomor : 72

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


Nomor : 71

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT


Nomor : 71

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL PIAGAM ASEAN MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)


Nomor : 70

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Nomor : 70

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI


Nomor : 7

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN


Nomor : 7

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI


Nomor : 7

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS


Nomor : 7

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKU DAN MALUKU UTARA TAHUN 2014


Nomor : 7

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR, DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF


Nomor : 69

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG HAK GUNA AIR


Nomor : 69

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA


Nomor : 68

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA


Nomor : 68

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIMMAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU


Nomor : 67

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 67

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 66

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN


Nomor : 66

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEM ON SHIP, 2001 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGENDALIAN SISTEM-SISTEM ANTI TERITIPBERBAHAYA PADA KAPAL-KAPAL, 2001)


Nomor : 65

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAMOLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM


Nomor : 65

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWAB SIPILTERHADAP KERUSAKAN AKIBATPENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR, 2001)


Nomor : 64

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


Nomor : 64

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN


Nomor : 63

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 63

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN


Nomor : 62

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN


Nomor : 62

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL)


Nomor : 61

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI


Nomor : 61

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LAUN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE)


Nomor : 60

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 60

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OFDIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 6

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 6

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY


Nomor : 6

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN


Nomor : 6

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE


Nomor : 6

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS


Nomor : 59

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 59

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMENPAKET KEDELAPAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)


Nomor : 58

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 58

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA


Nomor : 57

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA


Nomor : 57

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA


Nomor : 56

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Nomor : 56

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA


Nomor : 55

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Nomor : 55

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 54

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED


Nomor : 54

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASSOCIATION OF SOUI'HEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)


Nomor : 53

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN


Nomor : 53

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK


Nomor : 52

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA


Nomor : 52

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 52

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 51

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API


Nomor : 51

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN


Nomor : 51

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN


Nomor : 50

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI


Nomor : 50

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA


Nomor : 50

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASJID DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN


Nomor : 5

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 5

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI


Nomor : 5

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


Nomor : 5

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH


Nomor : 5

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TK


Nomor : 49

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


Nomor : 49

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M


Nomor : 49

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 48

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA


Nomor : 48

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025


Nomor : 48

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN TOLITOLI, KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATENSUKAMARA, KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN JEPARA, KABUPATENAGAM, DAN KOTA PARIAMAN


Nomor : 47

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN


Nomor : 47

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL


Nomor : 47

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 46

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN


Nomor : 46

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 46

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 45

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 45

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIKYANG MENGGUNAKAN BATUBARA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA


Nomor : 45

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SUMATERA SELATAN


Nomor : 44

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP


Nomor : 44

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA


Nomor : 44

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI MALUKU UTARA


Nomor : 43

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


Nomor : 43

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015


Nomor : 43

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Dicabut Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah

Dicabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah

Dicabut

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL


Nomor : 42

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 42

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 42

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL


Nomor : 42

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 41

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Nomor : 41

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN EBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN EBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN EBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Nomor : 41

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 41

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2015


Nomor : 40

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN


Nomor : 40

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONALINDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 40

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM


Nomor : 40

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 4

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI


Nomor : 4

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI


Nomor : 4

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 4

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, KABUPATEN BOJONEGORO,DAN KOTA TOMOHON


Nomor : 4

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014


Nomor : 39

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN


Nomor : 39

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 39

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 39

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG HARI KELUARGA NASIONAL


Nomor : 38

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN


Nomor : 38

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 38

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI KOMUNIKASI RADIO SEDUNIA, JENEWA 2012)


Nomor : 38

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL FORUM OF INDEPENDENT AUDIT REGULATORS


Nomor : 37

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR


Nomor : 37

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 37

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENT PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KETUJUH KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)


Nomor : 37

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE NASIONAL PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS


Nomor : 36

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN


Nomor : 36

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 36

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN


Nomor : 36

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE


Nomor : 35

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Nomor : 35

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 35

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


Nomor : 35

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 34

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI


Nomor : 34

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 34

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION 187, 2006 (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006)


Nomor : 34

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 33

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL


Nomor : 33

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN


Nomor : 33

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA


Nomor : 33

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 32

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA


Nomor : 32

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG


Nomor : 32

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 32

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGUKUHAN BADAN PERFILMAN INDONESIA


Nomor : 31

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Nomor : 31

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU


Nomor : 31

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DEMOKRATIK TIMOR-LESTE MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 31

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 30

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


Nomor : 30

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 30

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES (PROTOKOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) DAN PROTOCOL 6 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ASEAN CAPITOL CITIES (PROTOKOL 6 MENEGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATASANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN)


Nomor : 30

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG HARI VETERAN NASIONAL


Nomor : 3

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG PERINDUSTRIAN


Nomor : 3

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI


Nomor : 3

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL / SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 3

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG HARI IKAN NASIONAL


Nomor : 3

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN / LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELAUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


Nomor : 29

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN


Nomor : 29

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU


Nomor : 29

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 29

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI


Nomor : 28

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA


Nomor : 28

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I


Nomor : 28

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG SARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)


Nomor : 28

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN LABUHANSATU, KABUPATEN KUBU RAYA, KABUPATEN JEMBER, KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN BUNGO, KABUPATENMUKOMUKO, KABUPATEN MERANGIN. KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BANYUWANGI, KOTA GUNUNGSITOLI, KOTA LHOKSEUMAWE, KOTA PAYAKUMBUH, KOTA TARAKAN, KOTABENGKULU, DAN KOTA PASURUAN.


Nomor : 27

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 27

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH


Nomor : 27

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL


Nomor : 27

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KEPAHIANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO


Nomor : 26

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)


Nomor : 26

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM


Nomor : 26

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA


Nomor : 26

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN LATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA MEGATHRUST MENTAWAI TAHUN 2014 DI PROVINS! SUMATERA BARAT


Nomor : 25

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 25

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA


Nomor : 25

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR


Nomor : 25

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014


Nomor : 24

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2013


Nomor : 24

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN


Nomor : 24

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI


Nomor : 24

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL


Nomor : 23

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 23

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Nomor : 23

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIDAR


Nomor : 23

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 22

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM


Nomor : 22

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 22

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA


Nomor : 22

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 21

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI


Nomor : 21

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 21

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA (VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCT INTO THE EUROPEAN UNION)


Nomor : 21

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 20

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN


Nomor : 20

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


Nomor : 20

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PAYMENT OF DUTCH SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN INDONESIA)


Nomor : 20

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014


Nomor : 2

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS


Nomor : 2

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 2

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN REAKTOR NUKLIR

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR


Nomor : 2

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014


Nomor : 2

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI TOBA ASAHAN, WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO, DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA


Nomor : 2

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014


Nomor : 194

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 194 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADAPT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUKMELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATU BARA, DAN GAS


Nomor : 193

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 193 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKANPERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA


Nomor : 192

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


Nomor : 191

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN MENIMBANG BAHAN BAKAR MINYAK


Nomor : 190

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN


Nomor : 19

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)


Nomor : 19

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Nomor : 19

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN THE AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS FISHERIES AND FOOD SECURITY (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN)


Nomor : 19

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014


Nomor : 189

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 189 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 188

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


Nomor : 187

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 187 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (PERSETUJUAN KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA)


Nomor : 186

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL


Nomor : 185

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI


Nomor : 184

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 184 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MEMBER STATES OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) AND THE GOVERNMENT OF PEOPLEÃƑÂƑÂÂƑÃƑ‚¢????S REPUBLIC OF CHINA ON HEALTH COOPERATION (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM KERJA SAMA KESEHATAN)


Nomor : 183

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL DI BIDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN MEDIA MASSA (COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC IN THE FIELD OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE, TOURISM, YOUTH, SPORTS AND MASS MEDIA)


Nomor : 182

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 182 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)


Nomor : 181

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 181 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI


Nomor : 180

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 180 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA


Nomor : 18

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA


Nomor : 18

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM


Nomor : 18

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL


Nomor : 18

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 179

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 178

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT


Nomor : 177

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN PIMPINAN TINGGI MADYA


Nomor : 176

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMLTE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN GULA INDONESIA


Nomor : 175

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU BAGI PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK


Nomor : 174

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE OECD COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)


Nomor : 173

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)


Nomor : 172

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 171

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN


Nomor : 170

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN


Nomor : 17

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 17

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN


Nomor : 17

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 17

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 169

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN


Nomor : 168

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI


Nomor : 167

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


Nomor : 166

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Nomor : 165

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Nomor : 164

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL


Nomor : 163

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE EKONOMI NASIONAL


Nomor : 162

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015


Nomor : 161

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 160

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 160 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GEORGIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF GEORGIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)


Nomor : 16

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 16

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 16

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU


Nomor : 16

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG


Nomor : 159

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)


Nomor : 158

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 158 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 25TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRESKE-25 DI DOHA, QATAR 2012)


Nomor : 157

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 156

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


Nomor : 155

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MENJADI UNIVERSITAS PAPUA


Nomor : 154

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN


Nomor : 153

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2014 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN


Nomor : 152

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


Nomor : 151

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA


Nomor : 150

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Nomor : 15

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 15

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 15

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 15

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014


Nomor : 149

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR


Nomor : 148

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN SITUS GUNUNG PADANG


Nomor : 147

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANADO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO


Nomor : 146

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 146 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA


Nomor : 145

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI


Nomor : 144

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA


Nomor : 143

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA


Nomor : 142

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER


Nomor : 141

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO


Nomor : 140

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA


Nomor : 14

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 14

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Nomor : 14

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA


Nomor : 14

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL


Nomor : 139

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTOHTTP://HDAPP1008-A.AKAMAIHD.NET/APP/CLOSE_BTN.JPG


Nomor : 138

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN


Nomor : 137

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN)


Nomor : 136

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X


Nomor : 135

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 134

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI


Nomor : 133

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 132

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI DI ISTANA BOGOR


Nomor : 131

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN


Nomor : 130

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG


Nomor : 13

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE REPUBLIC OF INDIA)


Nomor : 13

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI


Nomor : 13

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA


Nomor : 13

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP


Nomor : 129

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANGMENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


Nomor : 128

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS KOMPI ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH


Nomor : 127

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA


Nomor : 126

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH


Nomor : 125

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


Nomor : 124

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


Nomor : 123

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG


Nomor : 122

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA


Nomor : 121 1P

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 1P TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI KABINET KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019


Nomor : 121

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA


Nomor : 120

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA


Nomor : 12

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014


Nomor : 12


Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Nomor : 12

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA


Nomor : 12

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967


Nomor : 119

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR


Nomor : 118

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG SEKRETARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA


Nomor : 117

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA


Nomor : 116

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 115

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL


Nomor : 114

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 113

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA


Nomor : 112

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


Nomor : 111

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


Nomor : 110

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dicabut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga


Nomor : 11

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN


Nomor : 11

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Nomor : 11

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN


Nomor : 11

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN


Nomor : 109

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Nomor : 108

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA


Nomor : 107

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 106

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


Nomor : 105

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 104

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


Nomor : 103

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL


Nomor : 103

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 102

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA


Nomor : 102

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


Nomor : 101

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Nomor : 101

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARADAN SEKRETARIAT KABINET

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET


Nomor : 100

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


Nomor : 100

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA


Nomor : 10

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)


Nomor : 10

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG


Nomor : 10

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT PERDAGANGAN BARANG)


Nomor : 10

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL RAJA AMPAT TAHUN 20142014


Nomor : 1

Tahun : 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL


Nomor : 1

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 1

Tahun : 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Nomor : 1

Tahun : 2014

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANA UMUM ENERGI NASIONAL


Nomor : 1

Tahun : 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL


Nomor : 1

Tahun : 2014

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643