|
Nomor : 96
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
|
Nomor : 95
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)
|
Nomor : 94
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 93
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA
|
Nomor : 92
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON IKEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 91
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL WAKATOBI-BELITONG TAHUN 2011
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DA KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA)
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG DANA PERWALIAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGABULAN EKSTRADISI AN. SDR. POPA NICOLAE WARGA NEGARA RUMANIA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGAMANAN CADANGAN BERAS YANG DIKELOLA OLEH FEMERINTAH DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS (KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMANEKSPRESI BUDAYA)
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLESÃƑÂƑÂÂƑÃƑ‚¢????S REPUBLIC OF CHINA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAMSUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUTKELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN)
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INHUTANI I
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES (PROTOKOL 1 PENETAPAN RUTE-RUTE DAN FASILITAS ANGKUTAN TRANSIT)
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANGUNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBENTUKAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PT GEO DIPA ENERGI SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE HESHAM AL-WARRAQ DI BAWAH ORGANISASI KONFERENSI ISLAM
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG UNDANG
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHAN ATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM APENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) DAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PUPUK ISKANDAR MUDA YANG SELANJUTNYA DIALIHKAN SELURUHNYA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGANANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H/2010 M
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1954 TENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT")
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2011
|
|
Mencabut
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2006 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY)
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) REGIONAL FORUM DISASTER RELIEF EXERCISE (ARF DIREX) TAHUN 2011
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2006 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)OLEH RAFAT ALI RIZVI
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1993 TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 - 2014
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2002 TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERIDARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2012
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA, PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR, PENGADILAN AGAMA AMURANG, PENGADILAN AGAMA MARISA, PENGADILAN AGAMA PARIGI, PENGADILAN AGAMA ANDOOLO, PENGADILAN AGAMA PASARWAJO, MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG, PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN, PENGADILAN AGAMA MENTOK, PENGADILAN AGAMA LEBONG, PENGADILAN AGAMA BATU LICIN, PENGADILAN AGAMA TALIWANG, PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO, PENGADILAN AGAMA NUNUKAN, DAN PENGADILAN AGAMA ARSO
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI MESIR
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEANPARA GAMES VI TAHUN 2011
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEANPARA GAMES VI TAHUN 2011
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN PUSAT PE MERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN SELANDIA BARU)
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1980 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1980 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE, SPORTS AND YOUTH)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA EGMONT GROUP
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ESIA PASIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2012
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI ISTANBUL, TURKI
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
|
|
Dicabut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Informasi Pusat
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN KASUS BANK CENTURY
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL)
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARA
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
|
|
Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE)
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
|
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA / DUDANYA
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
|
Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, KABUPATEN KETAPANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KABUPATEN MAROS
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2011
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2011
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2011
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2011
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM DAN PENYIMPANGAN PAJAK
|
