Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2007




Peraturan Pemerintah Tahun 2007

 

Nomor : 99

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG BADAN SAR NASIONAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 98

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2007 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 97

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN


Nomor : 96

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN


Nomor : 95

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 94

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN BAHAN OBAT, OBAT SPESIFIK DAN ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT


Nomor : 93

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM


Nomor : 92

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION)


Nomor : 91

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBAR

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA


Nomor : 90

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2007 TENTANG BADA KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 9

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 9

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 9

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA)


Nomor : 9

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI


Nomor : 89

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2007 TENTANG BERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN


Nomor : 88

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 87

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DANPENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)


Nomor : 86

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 85

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL


Nomor : 84

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)


Nomor : 83

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Nomor : 82

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 82

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 81

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA


Nomor : 81

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO


Nomor : 80

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN


Nomor : 80

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INFORMATION EXCHANGE AND ESTABLISHMENT OF COMMUNICATION PROCEDURES (PERSETUJUAN TENTANG PERTUKARAN INFORMASI DAN PEMBENTUKAN PROSEDUR KOMUNIKASI)


Nomor : 8

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 8

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH

Dicabut  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH


Nomor : 8

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA)


Nomor : 8

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


Nomor : 79

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS DAERAH KOTA PANGKAL PINANG KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG


Nomor : 79

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SER VICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK A GREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)


Nomor : 78

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH


Nomor : 78

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)


Nomor : 77

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH


Nomor : 77

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PRSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 76

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA


Nomor : 76

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 75

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Nomor : 75

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN


Nomor : 74

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA


Nomor : 74

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA


Nomor : 73

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES


Nomor : 73

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU


Nomor : 72

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIJAYA


Nomor : 72

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN


Nomor : 71

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BOMA BISMA INDRA


Nomor : 71

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 70

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API


Nomor : 70

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG


Nomor : 7

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 7

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISYANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 7

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 7

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Nomor : 7

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN TRADE EXPO DONESIA/PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007


Nomor : 69

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA


Nomor : 69

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN


Nomor : 68

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV


Nomor : 68

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN


Nomor : 67

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA


Nomor : 67

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI


Nomor : 66

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MOAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR


Nomor : 66

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


Nomor : 65

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA


Nomor : 65

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DOSEN


Nomor : 64

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)


Nomor : 64

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA


Nomor : 63

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Mencabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Nomor : 63

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT


Nomor : 62

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STRANDARDISASI NASIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL


Nomor : 62

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA


Nomor : 61

Tahun : 2007

Mencabut

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL


Nomor : 61

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL


Nomor : 60

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN


Nomor : 60

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Nomor : 6

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 6

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN


Nomor : 6

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI


Nomor : 6

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL


Nomor : 6

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL


Nomor : 59

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI


Nomor : 59

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA


Nomor : 58

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI


Nomor : 58

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR


Nomor : 57

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL


Nomor : 57

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI


Nomor : 56

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 56

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA


Nomor : 55

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN


Nomor : 55

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR


Nomor : 54

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK


Nomor : 54

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORLUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS


Nomor : 53

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA


Nomor : 53

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Nomor : 52

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA


Nomor : 52

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN


Nomor : 51

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS


Nomor : 51

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN


Nomor : 50

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH


Nomor : 50

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA


Nomor : 5

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 5

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR


Nomor : 5

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA


Nomor : 5

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO


Nomor : 5

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT


Nomor : 49

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR MENJADI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Nomor : 49

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN


Nomor : 48

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 48

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN


Nomor : 48

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN


Nomor : 47

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)


Nomor : 47

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN


Nomor : 47

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN


Nomor : 46

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2005


Nomor : 46

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


Nomor : 46

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN


Nomor : 45

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008


Nomor : 45

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 45

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN


Nomor : 44

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG UNDANG


Nomor : 44

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK


Nomor : 44

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA


Nomor : 43

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN


Nomor : 43

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 43

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN


Nomor : 42

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIC KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)


Nomor : 42

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA


Nomor : 42

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL


Nomor : 41

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007


Nomor : 41

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH


Nomor : 41

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK


Nomor : 40

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS


Nomor : 40

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA


Nomor : 40

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI


Nomor : 4

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DEPARTEMEN KESEHATAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN


Nomor : 4

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPILMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 4

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 4

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI KE DAERAH


Nomor : 39

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI


Nomor : 39

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH


Nomor : 39

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER


Nomor : 38

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 38

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM


Nomor : 38

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI


Nomor : 37

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 37

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Nomor : 37

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN


Nomor : 36

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 36

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG


Nomor : 36

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN


Nomor : 35

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 35

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI


Nomor : 35

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN


Nomor : 34

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Nomor : 34

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN


Nomor : 34

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN


Nomor : 33

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG


Nomor : 33

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION


Nomor : 33

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN


Nomor : 32

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN


Nomor : 32

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 32

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERLKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN


Nomor : 31

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU


Nomor : 31

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISYANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 31

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN


Nomor : 30

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI


Nomor : 30

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Nomor : 30

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI


Nomor : 3

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 3

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 3

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA


Nomor : 3

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI


Nomor : 3

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN


Nomor : 29

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 29

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 29

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT


Nomor : 28

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN


Nomor : 28

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 28

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 27

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL


Nomor : 27

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TNI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 27

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 26

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG


Nomor : 26

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA POLRI

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 26

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL


Nomor : 25

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 25

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Nomor : 25

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI


Nomor : 25

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 24

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA


Nomor : 24

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT


Nomor : 24

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN PANITERA


Nomor : 24

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU


Nomor : 23

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN


Nomor : 23

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 23

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL


Nomor : 23

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009


Nomor : 22

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 22

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN


Nomor : 22

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR


Nomor : 21

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


Nomor : 21

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 21

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA


Nomor : 20

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)


Nomor : 20

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH


Nomor : 20

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2006 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 H/2006 M


Nomor : 20

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 2

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 2

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 2

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1958 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1976 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 2

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN)


Nomor : 2

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS,PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL


Nomor : 2

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REPITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH


Nomor : 19

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA


Nomor : 19

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 19

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET


Nomor : 19

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATANKAPAL YANG TENGGELAM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2000 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM


Nomor : 18

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM CONCERNINGTHE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)


Nomor : 18

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN


Nomor : 18

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008


Nomor : 18

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 17

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025


Nomor : 17

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA


Nomor : 17

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTRIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 17

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA


Nomor : 16

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 16

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN


Nomor : 16

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIANBAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA


Nomor : 16

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI


Nomor : 15

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 15

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA


Nomor : 15

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN


Nomor : 15

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 14

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 14

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 14

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO


Nomor : 14

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 13

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 13

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.


Nomor : 13

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Nomor : 13

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PERUBAHAN IKLIM


Nomor : 12

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT


Nomor : 12

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 12

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)


Nomor : 12

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 112

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN


Nomor : 111

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Mengubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PRSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL


Nomor : 110

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2007 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008


Nomor : 11

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO


Nomor : 11

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 11

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)


Nomor : 11

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN


Nomor : 109

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN)


Nomor : 108

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Mencabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT


Nomor : 107

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2007 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 106

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 105

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2007 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2008


Nomor : 104

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDLAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM


Nomor : 103

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR PENDIDIKAN TINGGI DI ASIA DAN PASIFIK


Nomor : 102

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)


Nomor : 101

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DEPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAH RAGA


Nomor : 100

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)


Nomor : 10

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 10

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA


Nomor : 10

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN


Nomor : 10

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 1

Tahun : 2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Nomor : 1

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG UNDANG

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 1

Tahun : 2007

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Nomor : 1

Tahun : 2007

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Nomor : 1

Tahun : 2007

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH


Nomor : 1

Tahun : 2007

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643