|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2005 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2005
|
|
Mengubah
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2005
|
|
Diubah
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJADAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1979 TENTANG PENGADAAN BESI BAJA
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PANATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN POLEWALI MAMASA MENJADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2005 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2006
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2006
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT ITS 14TH MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL 28 MARET - 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR)
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2007 TENTANG BADA KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR SOUTHEAST ASIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA TENGGARA)
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
|
|
Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2007 TENTANG BADA KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2006 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 H/2006 M
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2005 TENTANG PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASY ARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULLK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
|
|
Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANEL 45
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PADANG KABUPATEN TANGERANG KABUPATEN INDRAMAYU DAN KABUPATEN BANDUNG
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PENGGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSELS, BELGIA
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
|
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTRIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG BADAN SAR NASIONAL
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA NEGARA ASEAN, PEMIMPIN NEGARA NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2005
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA
|
