|
Nomor : 99
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
|
Nomor : 98
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA
|
Nomor : 97
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
|
Nomor : 96
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG,KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG
|
Nomor : 95
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
|
Nomor : 94
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO DAN DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN
|
Nomor : 93
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
|
Nomor : 92
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ALFATAH JAYAPURA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
|
Nomor : 91
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
|
Nomor : 90
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTIONOF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA)
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 89
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
|
Nomor : 88
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAH DALAM NEGERI
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2004 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA
|
Nomor : 85
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF THE ASIA PACIFIC TELECOMMUNITY, NEW DELHI 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNITAS ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI 2002)
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2004 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARRAKESH, 2002
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
|
|
Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUA TAHUN 2004
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY, 1996 (TRAKTATWIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996)
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2004 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARLF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENGESAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PENITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2004 TENTANG KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DILL, REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR TIMUR
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2004 TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP PERTAMA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV)
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III (PT INHUTANI III)
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2004
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II)
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT. INHUTANI I)
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKANDAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004 2009
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2004
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SOLOK DARI WILAYAH KOTA SOLOK KE KAYU ARO SUKARAMI (AROSUKA) DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2004
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DARI WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG KE BANDAR SERI BENTAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBIT DAN TOKO BUKU PRADNYA PARAMITA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK, PT BANK CENTRAL ASIA TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK NIAGA TBK, DAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN HAKIM PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
|
Dicabut Sebagian UUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIAT, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2004
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2004
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2004
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2004
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
|
