Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2004




Peraturan Pemerintah Tahun 2004

 

Nomor : 99

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA


Nomor : 98

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA


Nomor : 97

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA


Nomor : 96

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG,KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG


Nomor : 95

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM


Nomor : 94

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO DAN DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN


Nomor : 93

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG


Nomor : 92

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ALFATAH JAYAPURA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA


Nomor : 91

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM


Nomor : 90

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTIONOF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA)


Nomor : 9

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA


Nomor : 9

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM


Nomor : 9

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 89

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR


Nomor : 88

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Nomor : 87

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAH DALAM NEGERI


Nomor : 86

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2004 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA


Nomor : 85

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF THE ASIA PACIFIC TELECOMMUNITY, NEW DELHI 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNITAS ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI 2002)


Nomor : 84

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN


Nomor : 83

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL


Nomor : 82

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2004 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN


Nomor : 81

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 80

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARRAKESH, 2002


Nomor : 8

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM


Nomor : 8

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal


Nomor : 8

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 79

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI


Nomor : 78

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 76

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL


Nomor : 75

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUA TAHUN 2004


Nomor : 74

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY, 1996 (TRAKTATWIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996)


Nomor : 73

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 72

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 71

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004


Nomor : 70

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2004 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 7

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR


Nomor : 7

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARLF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 7

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL


Nomor : 69

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)


Nomor : 68

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL


Nomor : 67

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENGESAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL


Nomor : 66

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM


Nomor : 65

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 64

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 63

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL


Nomor : 62

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PENITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA


Nomor : 61

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 60

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2004 TENTANG KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DILL, REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR TIMUR


Nomor : 6

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002


Nomor : 6

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


Nomor : 6

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER


Nomor : 59

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT


Nomor : 58

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH


Nomor : 57

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN


Nomor : 56

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2004 TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 55

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 55

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP PERTAMA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN


Nomor : 54

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA


Nomor : 54

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Nomor : 53

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)


Nomor : 53

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN


Nomor : 52

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA


Nomor : 51

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV)


Nomor : 51

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Nomor : 50

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III (PT INHUTANI III)


Nomor : 50

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG


Nomor : 5

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 5

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Nomor : 5

Tahun : 2004

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I


Nomor : 5

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS


Nomor : 5

Tahun : 2004

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI


Nomor : 49

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II)


Nomor : 49

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005


Nomor : 48

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT. INHUTANI I)


Nomor : 48

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)


Nomor : 47

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA


Nomor : 47

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA


Nomor : 46

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


Nomor : 46

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA


Nomor : 45

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN


Nomor : 45

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 44

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN


Nomor : 44

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKANDAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK


Nomor : 43

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA


Nomor : 43

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 42

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 42

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL


Nomor : 41

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 41

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN


Nomor : 41

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF


Nomor : 40

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 40

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Nomor : 40

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004 2009

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA


Nomor : 4

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN


Nomor : 4

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


Nomor : 4

Tahun : 2004

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)


Nomor : 4

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI


Nomor : 4

Tahun : 2004

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 39

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA


Nomor : 39

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SOLOK DARI WILAYAH KOTA SOLOK KE KAYU ARO SUKARAMI (AROSUKA) DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK


Nomor : 39

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2004


Nomor : 38

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN


Nomor : 38

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DARI WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG KE BANDAR SERI BENTAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU


Nomor : 37

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG


Nomor : 37

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK


Nomor : 37

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN


Nomor : 36

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005


Nomor : 36

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 36

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN


Nomor : 35

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004


Nomor : 35

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 35

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 34

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 34

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBIT DAN TOKO BUKU PRADNYA PARAMITA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA


Nomor : 34

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER


Nomor : 33

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 33

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK, PT BANK CENTRAL ASIA TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK NIAGA TBK, DAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK


Nomor : 33

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN HAKIM PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER


Nomor : 32

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicabut Sebagian UUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 32

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Nomor : 32

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIAT, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL


Nomor : 31

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN

Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA


Nomor : 31

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 31

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


Nomor : 30

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS


Nomor : 30

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA


Nomor : 30

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU


Nomor : 3

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 2004

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005


Nomor : 3

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


Nomor : 3

Tahun : 2004

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU


Nomor : 29

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN


Nomor : 29

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)


Nomor : 29

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP


Nomor : 28

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN


Nomor : 28

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN


Nomor : 28

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Nomor : 27

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI


Nomor : 27

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH


Nomor : 27

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA


Nomor : 26

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT


Nomor : 26

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KENDARI MENJADI KABUPATEN KONAWE


Nomor : 26

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN


Nomor : 25

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 25

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAHPP 26/2004 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KENDARI MENJADI KABUPATEN KONAWE


Nomor : 25

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PENGANTAR KERJA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA


Nomor : 24

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN


Nomor : 24

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 24

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN POLISI KEHUTANAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN


Nomor : 23

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA


Nomor : 23

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI


Nomor : 23

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN


Nomor : 22

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL


Nomor : 22

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA


Nomor : 22

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 21

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATL ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI)


Nomor : 21

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


Nomor : 21

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 20

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJADI UNDANG UNDANG


Nomor : 20

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 20

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG DUKUNGAN DARURAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI,KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004


Nomor : 2

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL


Nomor : 2

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 2

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA


Nomor : 2

Tahun : 2004

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 2

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE


Nomor : 2

Tahun : 2004

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG INPRES 2/2004 DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 19

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG UNDANG

Mencabut PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN


Nomor : 19

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN


Nomor : 19

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI


Nomor : 187M

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 187M TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA BERSATU


Nomor : 18

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN


Nomor : 18

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 18

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS KHAIRUN


Nomor : 17

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO) ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLLM)


Nomor : 17

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN


Nomor : 17

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANGJAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM


Nomor : 16

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 16

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH


Nomor : 16

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 15

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA


Nomor : 15

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL


Nomor : 15

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN

Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN


Nomor : 14

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO


Nomor : 14

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH


Nomor : 14

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI


Nomor : 13

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG


Nomor : 13

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL


Nomor : 13

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN


Nomor : 12

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN


Nomor : 12

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL


Nomor : 12

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 112

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENCANA NASIONAL DAN HARI BERKABUNG NASIONAL


Nomor : 111

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR


Nomor : 110

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 11

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA


Nomor : 11

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA


Nomor : 11

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 109

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2004 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 108

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO


Nomor : 107

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN


Nomor : 106

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2004 TENTANG TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA


Nomor : 105

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS


Nomor : 103

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


Nomor : 102

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT


Nomor : 101

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR


Nomor : 100

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN


Nomor : 10

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Nomor : 10

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET


Nomor : 10

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA


Nomor : 1

Tahun : 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA


Nomor : 1

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG UNDANG

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN


Nomor : 1

Tahun : 2004

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


Nomor : 1

Tahun : 2004

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


Nomor : 1

Tahun : 2004

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Nomor : 1

Tahun : 2004

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643