Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2003




Peraturan Pemerintah Tahun 2003

 

Nomor : 99

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI, PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN


Nomor : 98

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1993

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL


Nomor : 97

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2003 TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 96

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHANPENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN


Nomor : 95

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN SCIENCE FUND (PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DANA ILMU PENGETAHUAN ASEAN)


Nomor : 94

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEDUA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK)


Nomor : 92

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL


Nomor : 91

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA MENGENAI KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI


Nomor : 90

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN PAKET KETIGA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)


Nomor : 9

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 9

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 9

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA


Nomor : 89

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA, KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI, KEJAKSAAN NEGERI BUOL, KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI, KEJAKSAAN NEGERI LEWOLEBA, KEJAKSAAN NEGERI NGABANG, KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH, KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM, KEJAKSAAN NEGERI BAA, KEJAKSAAN NEGERI PARIGI DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJAR


Nomor : 88

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2002

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN


Nomor : 87

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2003 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR


Nomor : 86

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN


Nomor : 85

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK


Nomor : 84

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA PAJAK, DAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1993 TENTANG TUNJANGAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, PENYULUH KEHUTANAN, JURU PENERANG, PEKERJA SOSIAL, DAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN PENYULUH PERINDUSTRIAN


Nomor : 83

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK


Nomor : 82

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


Nomor : 81

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


Nomor : 80

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Nomor : 8

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 8

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


Nomor : 8

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG


Nomor : 79

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2003 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG JEMBATAN SURABAYA - MADURA


Nomor : 78

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 77

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2003 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA


Nomor : 76

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 75

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL


Nomor : 74

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL,PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR


Nomor : 73

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 72

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 71

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU


Nomor : 70

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 7

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN


Nomor : 7

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA


Nomor : 69

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN


Nomor : 68

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN


Nomor : 67

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001


Nomor : 66

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003


Nomor : 65

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001


Nomor : 64

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN


Nomor : 64

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003


Nomor : 63

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTAPENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Nomor : 63

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA


Nomor : 62

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2003 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


Nomor : 62

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 61

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG


Nomor : 61

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA


Nomor : 60

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI


Nomor : 60

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2003 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 6

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO


Nomor : 6

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 6

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG BIDANG ENERGI DAN SUMBER SUMBER MINERAL


Nomor : 6

Tahun : 2003

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCA KONFLIK


Nomor : 59

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN


Nomor : 59

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU


Nomor : 58

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA


Nomor : 58

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN


Nomor : 57

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Nomor : 57

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME


Nomor : 56

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


Nomor : 56

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL


Nomor : 55

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN


Nomor : 55

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES (PROTOKOL PROSEDUR NOTIFIKASI)


Nomor : 54

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 54

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 53

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK


Nomor : 53

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN


Nomor : 52

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PAL INDONESIA


Nomor : 52

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN STATUS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN


Nomor : 51

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA II


Nomor : 51

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN


Nomor : 50

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK.


Nomor : 50

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA


Nomor : 5

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Nomor : 5

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA


Nomor : 5

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 5

Tahun : 2003

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND


Nomor : 49

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA


Nomor : 49

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1976 TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI DI SERPONG


Nomor : 48

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA


Nomor : 48

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002


Nomor : 47

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN


Nomor : 47

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 46

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 46

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN KAPAL TANKER PRODUKSI DALAM NEGERI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)


Nomor : 45

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Nomor : 45

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2004


Nomor : 44

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN


Nomor : 44

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 43

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 43

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALISDI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 42

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA


Nomor : 42

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN TUNJANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 41

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 41

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA


Nomor : 41

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA


Nomor : 40

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU


Nomor : 40

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP


Nomor : 40

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PEREKAYASA


Nomor : 4

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 4

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA


Nomor : 4

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN WIDYAISWARA


Nomor : 4

Tahun : 2003

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Nomor : 39

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU


Nomor : 39

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN


Nomor : 39

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA


Nomor : 38

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT


Nomor : 38

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 38

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003


Nomor : 37

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Nomor : 37

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 37

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1979 TENTANG PENETAPAN JEMBATAN CITARUM RAJAMANDALA MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA UANG TOL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1982 TENTANG PENETAPAN JEMBATAN MOJOKERTO MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA TOL


Nomor : 36

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Nomor : 36

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 36

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL


Nomor : 35

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA


Nomor : 35

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 35

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL,PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR


Nomor : 34

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Nomor : 34

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 34

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN


Nomor : 33

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 33

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE


Nomor : 33

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR


Nomor : 32

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 32

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA


Nomor : 32

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 31

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Nomor : 31

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 31

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA


Nomor : 30

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Nomor : 30

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA


Nomor : 30

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 3

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU


Nomor : 3

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997


Nomor : 3

Tahun : 2003

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT


Nomor : 29

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Nomor : 29

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON


Nomor : 29

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 28

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004


Nomor : 28

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN


Nomor : 28

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 27

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI


Nomor : 27

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK MANDIRI


Nomor : 27

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA


Nomor : 26

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003


Nomor : 26

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK MANDIRI


Nomor : 26

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN


Nomor : 25

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Nomor : 25

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK MANDIRI


Nomor : 25

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nomor : 24

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI


Nomor : 24

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME


Nomor : 24

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 23

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


Nomor : 23

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 23

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 22

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 22

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA


Nomor : 22

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA


Nomor : 21

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NOMOR 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)


Nomor : 21

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak


Nomor : 21

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA)


Nomor : 20

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL


Nomor : 20

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 23

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 23

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 22

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 22

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA


Nomor : 22

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA


Nomor : 21

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NOMOR 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)


Nomor : 21

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak


Nomor : 21

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA)


Nomor : 20

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL


Nomor : 20

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 18

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983


Nomor : 17

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA


Nomor : 17

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA


Nomor : 17

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA


Nomor : 16

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002


Nomor : 16

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA


Nomor : 16

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, DAN PARAMEDIK VETERINER


Nomor : 15

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 15

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998


Nomor : 15

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN


Nomor : 14

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001


Nomor : 14

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 14

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN DAMPAK SITUASI IRAK


Nomor : 13

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1954 TENTANG PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1961 TENTANG WAJIB KERJA SARJANA

Mencabut PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADIUNDANG-UNDANG

Mencabut VERBOD TOT HER WERVEN VAN INLANDERS VOOR HET VERRICHTEN VAN ARBEID BUITEN NEDERLANDSCH-INDIE.

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KETENAGAKERJAAN


Nomor : 13

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 13

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN


Nomor : 12

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 12

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001


Nomor : 12

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA


Nomor : 11

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM


Nomor : 11

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001


Nomor : 11

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 109

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2003 TENTANG DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004


Nomor : 108

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DILUAR NEGERI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999


Nomor : 107

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 106

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL KALIHURIP DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIP TOL

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL,PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL


Nomor : 105

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS DAWUAN-SADANG DAN RUAS PADALARANG-CIKAMUNING SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 104

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Mencabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 103

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT


Nomor : 102

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAHDENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 2000

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN


Nomor : 101

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Nomor : 100

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 10

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA


Nomor : 10

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA


Nomor : 10

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 1

Tahun : 2003

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA


Nomor : 1

Tahun : 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 1

Tahun : 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003


Nomor : 1

Tahun : 2003

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643