|
Nomor : 90
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
Nomor : 9
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
|
Nomor : 89
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
|
Dicabut Sebagian KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
Nomor : 88
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
|
Nomor : 87
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK
|
Nomor : 86
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
|
Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHAPENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
Nomor : 85
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
|
Nomor : 84
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2002 TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERIDARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
|
Nomor : 83
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
|
Nomor : 82
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN)
|
Nomor : 81
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)
|
Nomor : 80
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ESTONIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
|
Nomor : 8
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM
|
Nomor : 79
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL COOPERATION
|
Nomor : 78
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN)
|
Nomor : 77
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 76
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURE TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
|
Nomor : 75
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KOPERASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
|
Nomor : 74
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT
|
Nomor : 73
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 72
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 71
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA SDR. EDDY TANUMIHARDJA/TAN ENG HONG
|
Nomor : 70
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 7
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
|
Nomor : 69
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGAN
|
Nomor : 68
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PROVINSI PAPUA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
Nomor : 67
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
|
Nomor : 66
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA
|
Nomor : 65
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
|
Nomor : 64
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
|
Nomor : 63
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 62
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADILAN AGAMA BONTANG, PENGADILAN AGAMA SANGATTA, PENGADILAN AGAMA BUOL, PENGADILAN AGAMA BUNGKU, PENGADILAN AGAMA BANGGAI, DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
|
Nomor : 61
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARAUNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
|
Nomor : 60
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
|
|
Mencabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
Nomor : 6
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2002 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
|
Nomor : 59
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
Nomor : 58
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA, DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
Nomor : 57
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2000 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA TBK.
|
Nomor : 56
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA KECIL, DAN MENENGAH
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
Nomor : 55
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2003
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN
|
Nomor : 54
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
Nomor : 53
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG AMNESTI
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT DIRGANTARA INDONESIA, PT PAL INDONESIA, PT PINDAD, PT DAHANA, PT KRAKATAU STEEL, PT BARATA INDONESIA, PT BOMA BISMA INDRA, PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS
|
Nomor : 52
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROPOSED FOURTH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN DASARDANA MONETER INTERNASIONAL)
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN
|
Nomor : 51
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 (KONVENSI TENTANG KEMUDAHAN LALULINTAS MARITIM INTERNASIONAL, 1965)
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
Nomor : 50
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN UANG KEHORMATAN BAGI EKS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR DAN KABUPATEN SE PROPINSI TIMOR TIMUR
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 5
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
|
Nomor : 49
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001
|
Nomor : 48
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL
|
Nomor : 47
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Nomor : 46
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
|
Nomor : 45
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 44
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI
|
Nomor : 43
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
Nomor : 42
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM
|
Nomor : 41
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA TIMOR LOROSAE
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
Nomor : 40
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002
|
Nomor : 4
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU BAGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
Nomor : 39
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
|
Nomor : 38
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELIDIK INDEPENDEN NASIONAL UNTUK KONFLIK MALUKU
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN
|
Nomor : 37
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE (PROTOKOL 5 SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN)
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
|
Nomor : 36
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA)
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI
|
Nomor : 35
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG
|
Nomor : 34
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
|
Nomor : 34
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINANSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
Nomor : 33
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENYIARAN
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PP 33/2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
|
Nomor : 32
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001)
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
|
Nomor : 31
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENJADIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Mencabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDOSAT TBK.
|
Nomor : 30
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
Nomor : 3
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
Nomor : 29
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
Nomor : 28
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGESEHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
|
Nomor : 27
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPA
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIO AKTIF
|
Nomor : 26
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT)
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
Nomor : 25
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHANKONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998)
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
Nomor : 24
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
Nomor : 23
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PERMOHONAN GRASI
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
Nomor : 22
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2001 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA; TAHUN ANGGARAN 2002
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002
|
Nomor : 21
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
Nomor : 20
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
|
|
Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
|
Nomor : 2
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
|
Nomor : 19
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HARI TAHUN BARU IMLEK
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
|
Nomor : 18
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATANHARI KEBANGKITAN NASIONAL
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
|
Nomor : 17
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA NEGARA DALAM EKSPLORASI
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
|
Nomor : 16
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
|
Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
|
Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA IKAN
|
Nomor : 15
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
|
|
Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA TUMBUHAN
|
Nomor : 14
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
|
Nomor : 13
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN, KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DANKEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 12
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Mengubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Nomor : 11
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI,PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
|
Nomor : 10
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2002
|
|
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
|
|
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
|
|
Dicabut Sebagian UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2002
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
|
|
Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2002
|
|
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
|
|
Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
|
Nomor : 1
|
|
Tahun : 2002
|
|
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
|
