Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2001




Peraturan Pemerintah Tahun 2001

Nomor : 99

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2001 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002


Nomor : 98

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 97

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 96

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT


Nomor : 95

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


Nomor : 94

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API


Nomor : 93

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2001 TENTANG PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 92

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN


Nomor : 91

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI


Nomor : 90

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR


Nomor : 9

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI


Nomor : 9

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA


Nomor : 9

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN HAKIM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN


Nomor : 9

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN


Nomor : 89

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN HAKIM

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN HAKIM


Nomor : 88

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 87

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2001 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


Nomor : 86

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN)


Nomor : 85

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2001 TENTANG PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 85

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA


Nomor : 84

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN


Nomor : 84

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN


Nomor : 83

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING


Nomor : 83

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Mencabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 82

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR


Nomor : 82

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001

Mengubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN


Nomor : 81

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN


Nomor : 81

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


Nomor : 80

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL


Nomor : 80

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN ÃƑ¢???? BINTARO VIADUCT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN SERTA BESARNYA TARIF TOL


Nomor : 8

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM


Nomor : 8

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN


Nomor : 8

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


Nomor : 8

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)


Nomor : 79

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT SOCFIN INDONESIA


Nomor : 79

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL


Nomor : 78

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.


Nomor : 78

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE AKREDITASI NASIONAL


Nomor : 77

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI


Nomor : 77

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 76

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA


Nomor : 76

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL


Nomor : 75

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN


Nomor : 75

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN E-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN E-ASEAN)


Nomor : 74

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


Nomor : 74

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 73

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)


Nomor : 73

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI


Nomor : 72

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA


Nomor : 72

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 71

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 71

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR


Nomor : 70

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG KEBANDARUDARAAN


Nomor : 70

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 7

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU


Nomor : 7

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH


Nomor : 7

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO


Nomor : 7

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH


Nomor : 69

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN


Nomor : 69

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II


Nomor : 68

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI


Nomor : 68

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA


Nomor : 67

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA


Nomor : 67

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003


Nomor : 66

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH


Nomor : 66

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001


Nomor : 65

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH


Nomor : 65

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003


Nomor : 64

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 64

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001


Nomor : 63

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 63

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DOSEN


Nomor : 62

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV


Nomor : 62

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001


Nomor : 61

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 61

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN


Nomor : 60

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 60

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001


Nomor : 6

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH


Nomor : 6

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA


Nomor : 6

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999


Nomor : 6

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA


Nomor : 59

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT


Nomor : 59

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN


Nomor : 58

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN


Nomor : 58

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001


Nomor : 57

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional


Nomor : 57

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA


Nomor : 56

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT


Nomor : 56

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 55

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


Nomor : 55

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA


Nomor : 54

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STRANDARDISASI NASIONAL


Nomor : 54

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 53

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II


Nomor : 53

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT


Nomor : 52

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN


Nomor : 52

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 51

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK


Nomor : 51

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA


Nomor : 50

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


Nomor : 50

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG


Nomor : 5

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG


Nomor : 5

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR


Nomor : 5

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA


Nomor : 5

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING


Nomor : 49

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA


Nomor : 49

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN


Nomor : 48

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Nomor : 48

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 47

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 47

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI


Nomor : 46

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA


Nomor : 46

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 45

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 45

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI


Nomor : 44

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Nomor : 44

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 43

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN


Nomor : 43

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001


Nomor : 42

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL


Nomor : 42

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001


Nomor : 41

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI


Nomor : 41

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN


Nomor : 40

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL


Nomor : 40

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH

Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT


Nomor : 4

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN


Nomor : 4

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN


Nomor : 4

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA


Nomor : 4

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH


Nomor : 39

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN


Nomor : 39

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG PENGGUNAAN DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) KEPADA PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 38

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 38

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN


Nomor : 37

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM, DAN PEJABAT NEGARA


Nomor : 37

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000


Nomor : 36

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1993


Nomor : 36

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 35

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1993


Nomor : 35

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000


Nomor : 34

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 34

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA


Nomor : 33

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 33

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)


Nomor : 32

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 32

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA


Nomor : 31

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 31

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


Nomor : 30

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 30

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL


Nomor : 3

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LANGSA


Nomor : 3

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN


Nomor : 3

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI


Nomor : 3

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA


Nomor : 29

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 29

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 28

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA


Nomor : 28

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 27

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007


Nomor : 27

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA


Nomor : 26

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997


Nomor : 26

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 25

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI


Nomor : 25

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKANDAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK


Nomor : 24

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA


Nomor : 24

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 23

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA


Nomor : 23

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO


Nomor : 22

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI


Nomor : 22

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR


Nomor : 22

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT


Nomor : 21

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA


Nomor : 21

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI


Nomor : 21

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS


Nomor : 20

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 20

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Nomor : 20

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15


Nomor : 2

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE


Nomor : 2

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH


Nomor : 2

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL


Nomor : 2

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA


Nomor : 19

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA; TAHUN ANGGARAN 2002


Nomor : 19

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA


Nomor : 19

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA


Nomor : 18

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Nomor : 18

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK


Nomor : 18

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION


Nomor : 17

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000


Nomor : 17

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


Nomor : 17

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 16

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN


Nomor : 16

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL


Nomor : 16

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000


Nomor : 15

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG MEREK

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK


Nomor : 15

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 15

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN


Nomor : 14

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN


Nomor : 14

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 14

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG


Nomor : 133

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 132

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN


Nomor : 131

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2001 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2002


Nomor : 130

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI


Nomor : 13

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU


Nomor : 13

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 13

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL


Nomor : 129

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN


Nomor : 128

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO


Nomor : 127

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2001 TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN


Nomor : 126

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2001 TENTANG HARI NUSANTARA


Nomor : 124

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Nomor : 123

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL


Nomor : 122

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 121

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS


Nomor : 120

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Nomor : 12

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG


Nomor : 12

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISYANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 12

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK


Nomor : 12

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA


Nomor : 119

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2001 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA


Nomor : 118

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA


Nomor : 117

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 116

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 115

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN SERTA DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/ KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIBENTUK/ DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA


Nomor : 114

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN


Nomor : 113

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA


Nomor : 112

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 111

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI


Nomor : 110

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN


Nomor : 11

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU


Nomor : 11

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG INFORMASI KEUANGAN DAERAH


Nomor : 11

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 109

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 108

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003


Nomor : 107

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 106

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY (KONVENSI TENTANG KESELAMATAN NUKLIR)


Nomor : 105

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 104

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I


Nomor : 103

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Dicabut Sebagian PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Diubah PERATURAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN


Nomor : 102

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004


Nomor : 101

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003


Nomor : 100

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 10

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA


Nomor : 10

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA


Nomor : 10

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN


Nomor : 1

Tahun : 2001

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SERRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)


Nomor : 1

Tahun : 2001

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 1

Tahun : 2001

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)


Nomor : 1

Tahun : 2001

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA DI KOMPLEK KEMAYORAN

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643