Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Pemerintah Tahun 2000




Peraturan Pemerintah Tahun 2000

 

Nomor : 99

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 99

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL


Nomor : 98

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 98

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL


Nomor : 97

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 97

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001


Nomor : 96

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 96

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL


Nomor : 95

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA


Nomor : 95

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 94

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI


Nomor : 94

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL)


Nomor : 93

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I


Nomor : 93

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 92

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Nomor : 92

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 91

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA


Nomor : 91

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 90

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II


Nomor : 90

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING


Nomor : 9

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


Nomor : 9

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG


Nomor : 9

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 9

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 89

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2000


Nomor : 89

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 88

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV


Nomor : 88

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA


Nomor : 87

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN


Nomor : 87

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN


Nomor : 86

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA


Nomor : 86

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES DAN PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES


Nomor : 85

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA


Nomor : 85

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS


Nomor : 84

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


Nomor : 84

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Nomor : 83

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998


Nomor : 83

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Nomor : 82

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN


Nomor : 82

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 81

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN


Nomor : 81

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 80

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI


Nomor : 80

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2000 TENTANG KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN


Nomor : 8

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE


Nomor : 8

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.


Nomor : 8

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN BERADA DI LUAR NEGERI


Nomor : 8

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS


Nomor : 79

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BATAN TEKNOLOGI


Nomor : 79

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 78

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK MANTAN PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA


Nomor : 78

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA


Nomor : 77

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 77

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP


Nomor : 76

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2000 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEJABAT LAIN YANG KEDUDUKANNYA ATAU PENGANGKATANNYA SETINGKAT ATAU DISETARAKAN DENGAN MENTERI NEGARA


Nomor : 76

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2000 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK


Nomor : 75

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA


Nomor : 75

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH


Nomor : 74

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA


Nomor : 74

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI


Nomor : 73

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 73

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2000 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA


Nomor : 72

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2000 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK MANTAN PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG SERTA JANDA/DUDANYA


Nomor : 72

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN


Nomor : 71

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 71

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN


Nomor : 70

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA


Nomor : 70

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN


Nomor : 7

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG


Nomor : 7

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN


Nomor : 7

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL


Nomor : 7

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA


Nomor : 69

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KIMIA FARMA


Nomor : 69

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI, ROTARY CLUB, DIVINE LIFE SOCIETY, VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT, ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF ROSI CRUCIANS (AMORC), DAN ORGANISASI BAHA'I


Nomor : 68

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN (PERSERO) PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM


Nomor : 68

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN


Nomor : 67

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)


Nomor : 67

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 66

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III


Nomor : 66

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR


Nomor : 65

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. POS INDONESIA


Nomor : 65

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC


Nomor : 64

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR


Nomor : 64

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI


Nomor : 63

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF


Nomor : 63

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL


Nomor : 62

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT


Nomor : 59

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT KABINET


Nomor : 58

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA


Nomor : 58

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 57

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV


Nomor : 57

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL


Nomor : 56

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA


Nomor : 56

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN


Nomor : 55

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I


Nomor : 55

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI PROMOSI DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL SECARA TIMBAL BALIK BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK


Nomor : 54

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN


Nomor : 54

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON


Nomor : 53

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT


Nomor : 53

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 52

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI


Nomor : 52

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 51

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA


Nomor : 51

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH


Nomor : 50

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV


Nomor : 50

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA


Nomor : 5

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH,PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA,KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN, JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG


Nomor : 5

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI


Nomor : 5

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK


Nomor : 5

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK


Nomor : 49

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA


Nomor : 49

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Nomor : 48

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 48

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2001 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 47

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Nomor : 47

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET)


Nomor : 46

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Nomor : 46

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA


Nomor : 45

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 45

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS


Nomor : 44

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA


Nomor : 44

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL


Nomor : 43

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI


Nomor : 43

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA


Nomor : 42

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI


Nomor : 42

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN


Nomor : 41

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA


Nomor : 41

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT


Nomor : 40

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA


Nomor : 40

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Nomor : 4

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM


Nomor : 4

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM


Nomor : 4

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KABINET SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT KABINET


Nomor : 4

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 39

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1992 TENAGA KEPENDIDIKAN


Nomor : 39

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 38

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO


Nomor : 38

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN


Nomor : 38

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL


Nomor : 37

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG


Nomor : 37

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 37

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG


Nomor : 36

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Nomor : 36

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERJAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 36

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN NEGERI MUARO TEBO, KEJAKSAAN NEGERI SENGETI, DAN KEJAKSAAN NEGERI MUARO SABAK


Nomor : 35

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001


Nomor : 35

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Nomor : 35

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA


Nomor : 34

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Mencabut UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Nomor : 34

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)


Nomor : 34

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN


Nomor : 33

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000


Nomor : 33

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

Nomor : 33

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG


Nomor : 32

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU


Nomor : 32

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM


Nomor : 32

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN


Nomor : 31

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG DESAIN INDUSTRI


Nomor : 31

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN


Nomor : 31

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK


Nomor : 30

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG RAHASIA DAGANG


Nomor : 30

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI


Nomor : 30

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA


Nomor : 3

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000


Nomor : 3

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADIUNDANG-UNDANG


Nomor : 3

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA


Nomor : 3

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIS PENGENDALIAN PEMERINTAHAN


Nomor : 3

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN


Nomor : 29

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN


Nomor : 29

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI


Nomor : 29

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK


Nomor : 289M

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 289M TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KABINET PERIODE TAHUN 1999-2004


Nomor : 28

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADIUNDANG-UNDANG

Dicabut UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN


Nomor : 28

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI


Nomor : 28

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR TIMUR

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2004 TENTANG KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DILL, REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE


Nomor : 27

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Nomor : 27

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN


Nomor : 27

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH


Nomor : 26

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA


Nomor : 26

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI TBK.


Nomor : 26

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 25

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004


Nomor : 25

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


Nomor : 25

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA


Nomor : 241M

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 241M TAHUN 2000 TENTANG HAKIM AGUNG


Nomor : 24

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL


Nomor : 24

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI


Nomor : 23

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN


Nomor : 23

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA


Nomor : 23

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL


Nomor : 22

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999


Nomor : 22

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Nomor : 22

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999


Nomor : 21

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH


Nomor : 21

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONVERSI ENERGI ABADI (PT KONEBA)


Nomor : 21

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM


Nomor : 20

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


Nomor : 20

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU


Nomor : 20

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL


Nomor : 2

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000


Nomor : 2

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Diubah UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 2

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM


Nomor : 2

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL


Nomor : 2

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Nomor : 19

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA


Nomor : 19

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Nomor : 19

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN HAKIM

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN HAKIM


Nomor : 181

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 181 TAHUN 2000 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001


Nomor : 180

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 180 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 18

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG M

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 18

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL


Nomor : 18

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 179

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI,PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI,PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA


Nomor : 178

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 177

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001


Nomor : 176

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI MUDA


Nomor : 175

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA


Nomor : 174

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 173

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 172

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 171

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 170

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 17

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN


Nomor : 17

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM


Nomor : 17

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Nomor : 169

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA

Diubah KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2000 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA


Nomor : 168

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA


Nomor : 167

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL


Nomor : 166

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN


Nomor : 165

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN


Nomor : 164

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI MUDA


Nomor : 163

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA


Nomor : 162

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR


Nomor : 161

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 160

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 160 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI DUBAI, UNI EMIRAT ARAB


Nomor : 16

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN


Nomor : 16

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 16

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA, JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN


Nomor : 159

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH


Nomor : 158

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 158 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA


Nomor : 157

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 156

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 155

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 155 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 155

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK


Nomor : 154

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 154 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 154

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT FOR SENSITIVE AND HIGHLY SENSITIVE PRODUCTS


Nomor : 153

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 153

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA


Nomor : 152

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA


Nomor : 152

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Nomor : 151

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 151 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Nomor : 151

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2000


Nomor : 150

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA


Nomor : 150

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU


Nomor : 15

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK


Nomor : 15

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA


Nomor : 15

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG KOMISI HUKUM NASIONAL


Nomor : 149

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 149 TAHUN 2000 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS


Nomor : 149

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN LISENSI OLEH PT IPTN, PT PINDAD, DAN PT PAL


Nomor : 148

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Nomor : 148

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 147

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU


Nomor : 147

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN


Nomor : 146

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut Sebagian PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Nomor : 146

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN


Nomor : 145

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 145

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 144

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 144

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA


Nomor : 143

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Nomor : 143

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN


Nomor : 142

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 142 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Nomor : 142

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 141

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG USAHA PERIKANAN


Nomor : 141

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 140

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI


Nomor : 140

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN


Nomor : 14

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


Nomor : 14

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN


Nomor : 14

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA


Nomor : 139

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK


Nomor : 139

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 138

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN


Nomor : 138

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN PANITERA


Nomor : 137

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA


Nomor : 137

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA


Nomor : 136

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA


Nomor : 136

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM


Nomor : 135

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA


Nomor : 135

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK


Nomor : 134

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Nomor : 134

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 133

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 133

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA


Nomor : 132

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN


Nomor : 132

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA


Nomor : 131

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Diubah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA


Nomor : 131

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI DAN KEJAKSAAN NEGERI UJUNG TANJUNG


Nomor : 130

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL


Nomor : 130

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 13

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM


Nomor : 13

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM


Nomor : 13

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA


Nomor : 129

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH


Nomor : 129

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,


Nomor : 128

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA


Nomor : 128

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN


Nomor : 127

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA


Nomor : 127

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO


Nomor : 126

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA


Nomor : 126

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN


Nomor : 125

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR


Nomor : 125

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000


Nomor : 124

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR


Nomor : 124

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN


Nomor : 123

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG


Nomor : 123

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL


Nomor : 122

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG


Nomor : 122

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL


Nomor : 121

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. SARDJITO YOGYAKARTA


Nomor : 121

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI


Nomor : 120

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 120 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG


Nomor : 120

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2000 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA


Nomor : 12

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA


Nomor : 12

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN


Nomor : 12

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUM


Nomor : 119

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG


Nomor : 119

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999


Nomor : 118

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 118 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA


Nomor : 118

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL


Nomor : 117

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA


Nomor : 117

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA


Nomor : 116

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA


Nomor : 116

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000


Nomor : 115

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 115 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH


Nomor : 115

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 114

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 114 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Nomor : 114

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN REMISI


Nomor : 113

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


Nomor : 113

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM


Nomor : 112

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN


Nomor : 112

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)


Nomor : 111

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT


Nomor : 111

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT KABINET


Nomor : 110

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Nomor : 110

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999


Nomor : 11

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


Nomor : 11

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES


Nomor : 11

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN


Nomor : 109

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Nomor : 109

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN GULA NASIONAL


Nomor : 108

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT


Nomor : 108

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI


Nomor : 107

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2000 TENTANG PINJAMAN DAERAH


Nomor : 107

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2000 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM


Nomor : 106

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN


Nomor : 106

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN


Nomor : 105

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


Nomor : 105

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN


Nomor : 104

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN


Nomor : 104

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API


Nomor : 103

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN


Nomor : 103

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI


Nomor : 102

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARISASI NASIONAL

Dicabut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL


Nomor : 102

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN HAKIM

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN


Nomor : 101

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Nomor : 101

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997

Dicabut KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Nomor : 100

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL


Nomor : 100

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN

Dicabut PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS


Nomor : 10

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO


Nomor : 10

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH


Nomor : 10

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN


Nomor : 1

Tahun : 2000

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITIONAND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)


Nomor : 1

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG


Nomor : 1

Tahun : 2000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Nomor : 1

Tahun : 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION


Nomor : 1

Tahun : 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI

 

Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643