Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

Peraturan Kementerian Tahun 2001 - 1970




Peraturan Kementerian Tahun 2001 - 1970

 

Nomor : 471/KPTS/LB.720/8/2001

Tahun : 2001

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 471/KPTS/LB.720/8/2001 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 422/KPTS/LB.720/1998 TENTANG PERATURAN KARANTINA HEWAN, TERAKHIR DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 212/KPTS/LB.730/4/2001


Nomor : 469/KPTS/HK.310/8/2001

Tahun : 2001

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 469/KPTS/HK.310/8/2001 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/KPTS/HK.310/1990 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TERAKHIR DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTE


Nomor : 339/KPTS/KP.150/6/2001

Tahun : 2001

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 339/KPTS/KP.150/6/2001 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI OBAT HEWAN


Nomor : 212/KPTS/LB.720/4/2001

Tahun : 2001

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 212/KPTS/LB.720/4/2001 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 422/KPTS/LB.720/1998 TENTANG PERATURAN KARANTINA HEWAN


Nomor : SK 107/DL/VIII/2000/01

Tahun : 2000

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK 107/DL/VIII/2000/01 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI


Nomor : 453/KPTS/TN.260/9/2000

Tahun : 2000

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 453/KPTS/TN.260/9/2000 TAHUN 2000 TENTANG OBAT ALAMI UNTUK HEWAN


Nomor : 7

Tahun : 1999

INSTRUKSI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


Nomor : 466/KPTS/TN.260/V/99

Tahun : 1999

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 466/KPTS/TN.260/V/99 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK


Nomor : 1017/KPTS/TP.120/12/98

Tahun : 1998

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1017/KPTS/TP.120/12/98 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PRODUKSI BENIH BINA, IZIN PEMASUKAN BENIH DAN PENGELUARAN BENIH BINA


Nomor : 944/KPTS/OT.210/10/1997

Tahun : 1997

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 944/KPTS/OT.210/10/1997 TAHUN 1997 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HUBUNGAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN


Nomor : 940/KPTS/OT.210/10/1997

Tahun : 1997

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 940/KPTS/OT.210/10/1997 TAHUN 1997 TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN


Nomor : 1038/KPTS/HK.330/11/1997

Tahun : 1997

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1038/KPTS/HK.330/11/1997 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK BIOTEKNOLOGI PERTANIAN HASIL REKAYASA GENETIKA


Nomor : 695/KPTS/TN.260/8/96

Tahun : 1996

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 695/KPTS/TN.260/8/96 TAHUN 1996 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN MUTU OBAT HEWAN


Nomor : 411/KPTS/TP.120/6/95

Tahun : 1995

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 411/KPTS/TP.120/6/95 TAHUN 1995 TENTANG PEMASUKAN AGENS HAYATI KEDALAM WILAYAH NEGARA REBUPLIK INDONESIA


Nomor : 4

Tahun : 1995

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Nomor : 2

Tahun : 1995

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN


Nomor : 808/KPTS/TN.260/12/94

Tahun : 1994

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 808/KPTS/TN.260/12/94 TAHUN 1994 TENTANG SYARAT PENGAWASAN DAN TATA CARA PENGAWASAN OBAT HEWAN


Nomor : 806/KPTS/TN.260/12/94

Tahun : 1994

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 806/KPTS/TN.260/12/94 TAHUN 1994 TENTANG KLASIFIKASI OBAT HEWAN


Nomor : 390/KPTS/TP.600/5/1994

Tahun : 1994

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 390/KPTS/TP.600/5/1994 TAHUN 1994 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PENGENDALIAN HAMA TERPADU


Nomor : 324/KPTS/TN.120/4/94

Tahun : 1994

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 324/KPTS/TN.120/4/94 TAHUN 1994 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN


Nomor : 1

Tahun : 1994

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN


Nomor : 6

Tahun : 1993

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU 8 (DELAPAN) JAM SEHARI


Nomor : 4

Tahun : 1993

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA


Nomor : 60/PRT/1992

Tahun : 1992

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 60/PRT/1992 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN


Nomor : 4

Tahun : 1992

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR DAN PENERBITAN SERTIPIKATNYA


Nomor : 2

Tahun : 1992

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PETUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Nomor : 2

Tahun : 1992

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH


Nomor : 1

Tahun : 1992

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG SYARAT - SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT KARBID


Nomor : 1

Tahun : 1992

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN TANAH-TANAH OBYEK LANDREFORM


Nomor : 57/PRT/1991

Tahun : 1991

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 57/PRT/1991 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II


Nomor : 54/PRT/1991

Tahun : 1991

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 54/PRT/1991 TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SANGAT SEDERHANA


Nomor : 50/PRT/1991

Tahun : 1991

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 50/PRT/1991 TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASING


Nomor : 49/PRT/1990

Tahun : 1990

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR


Nomor : 48/PRT/1990

Tahun : 1990

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI


Nomor : 45/PRT/1990

Tahun : 1990

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 45/PRT/1990 TENTANG PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER - SUMBER AIR


Nomor : 39/PRT/1989

Tahun : 1989

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI


Nomor : 2

Tahun : 1989

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR


Nomor : 1

Tahun : 1988

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PENYESUAIAN SERTIPIKAT LAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 328/KPTS/TN.260/4/1985

Tahun : 1985

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 328/KPTS/TN.260/4/1985 TAHUN 1985 TENTANG PENGOPERASIAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT HEWAN DI GUNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR


omor : 569/Menkes/Per/XI/1984

Tahun : 1984

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 569/MENKES/PER/XI/1984 TAHUN 1984 TENTANG LAMBANG KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN RAKYAT DI SELURUH INDONESIA


Nomor : 8

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA (BELUM ADA LAMPIRAN)


Nomor : 7

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDUDUK DI DESA DAN KELURAHAN (BELUM ADA LAMPIRAN)


Nomor : 6

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM DI DESA DAN KELURAHAN


Nomor : 5

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WIL IBUKOTA NEGARA, IBUKOTA PROP IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA, DAN KOTA ADMINISTRATIF DPT DIBENTUK KELURAHAN


Nomor : 4

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KEDUDUKAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESAN, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN


Nomor : 3

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA


Nomor : 2

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PUNGUTAN DESA


Nomor : 1

Tahun : 1982

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG SUBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA


Nomor : 206/KPTS/UM/3/1978

Tahun : 1978

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 206/KPTS/UM/3/1978 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN LAMBANG DEPARTEMEN PERTANIAN


Nomor : 02/P/M/Pertamb / 1975

Tahun : 1975

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN NO: 02/P/M/PERTAMB/1975 TENTANG KESELAMATAN KERJA PADA PIPA PENYALUR SERTA FASILITAS KELENGKAPAN UNTUK PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI DILUAR WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Dicabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi


Nomor : 7

Tahun : 1970

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS KOTAMADYA PAJAKUMBUGH


Sumber : www.jdih.bphn.go.id



Dokumen :






Iklan
  • 2643 title=
  • 2643 title=
  • 2643 title=
Iklan
  • 2643
  • 2643
  • 2643