Panduan Member APEPI

Iklan









Panduan Member APEPI

PMK No. 30/PMK.03/2014 Peraturan Menteri Keuangan Tentang PPN Atas Penyerahan Emas Perhiasan




PPN EMAS 

Tahukah Anda jika penjualan atas logam mulia emas dikenakan pungutan pajak bernama PPN emas?

PPN emas tidak dikenakan pada jenis emas batangan. PPN emas dikenakan atas penjualan emas berbentuk perhiasan. Emas dalam bentuk perhiasan artinya emas yang sudah dirangkai menjadi perhiasan dalam bentuk apapun, yang sebagian bahannya atau seluruhnya berbahan emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata/bahan lain yang melekat atau terdapat dalam emas perhiasan tersebut.

Dengan kata lain, penyerahan emas perhiasan oeh pengusaha emas terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan, pengusaha emas yang dimaksud adalah : 

  • Pabrikan emas perhiasan: pengusaha yang menghasilkan ema perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual beli, jasa modifikasi/perbaikan atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan
  • Pedagang emas perhiasan: pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan. 

 

Dasar Hukum PPN Atas Emas

Peraturan mengenai tarif PPN atas emas dijelaskan dalam :

  • Pasal 4a ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.  Dalam Undang-undang ini disebutkan uang, emas batangan dan surat berharga merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. 
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
  • Peraturan Menteri Keuangan RI No. 75/PMK.03/2012 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. 

 

Perlakuan Tarif PPN Emas 

Penyerahan emas perhiasan/ jasa terkait emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Sedangkan dasar pengenaan pajak atas emas perhiasan berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. 

Penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan yang dilakukan dengan cara mengganti/ menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku perhiasan, DPPnya sebesar 20% dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. 

Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan.

Artinya PPN yang dibayar oleh pengusaha emas untuk menjual emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Namun pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh Badan.

 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dapat di Download di : PMK-30/PMK.03/2014

 

Sumber : https://www.online-pajak.com/ppn-emas



Dokumen :




0 Komentar








    Iklan
    • 2643 title=
    • 2643 title=
    • 2643 title=
    Iklan
    • 2643
    • 2643
    • 2643