Panduan Member APEPI
Panduan Member APEPI
Keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PERTANAHAN LOKASI LAYANAN PERTANAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
TENTANG TATA CARA SELEKSI JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 01 - Daftar Kompetensi
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 02 - Kamus
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 03 - Setjen
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 04 - Ditjen I
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 05 - Ditjen II
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 06 - Ditjen III
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 07 - Ditjen IV
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 08 - Ditjen V
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 09 - Ditjen VI
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 10 - Ditjen VII
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 11 - Itjen
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural Lampiran 12 - Kanwil Kantah
Kepmen Kamus Kompetensi & SKJ Struktural
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
00. KEPUTUSAN MENTERI ATR BPN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PNS
01. LAMPIRAN I - PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PNS
02. LAMPIRAN II - IKU KEMENTERIAN
03. LAMPIRAN II - IKU DITJEN TATA RUANG
04. LAMPIRAN II - IKU DITJEN INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
05. LAMPIRAN II - IKU DITJEN HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
06. LAMPIRAN II - IKU DITJEN PENATAAN AGRARIA
07. LAMPIRAN II - IKU DITJEN PENGADAAN TANAH
08. LAMPIRAN II - IKU DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN PERTANAHAN
09. LAMPIRAN II - IKU DITJEN PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH
10. LAMPIRAN II - IKU INSPEKTORAT JENDERAL
11. LAMPIRAN II - IKU SEKRETARIAT JENDERAL
11.1. LAMPIRAN II - IKU BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
11.2. LAMPIRAN II - IKU BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
11.3. LAMPIRAN II - IKU BIRO KEUANGAN DAN BMN
11.4. LAMPIRAN II - IKU BIRO UMUM DAN TUP
11.5. LAMPIRAN II - IKU BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
11.6. LAMPIRAN II - IKU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
11.7. LAMPIRAN II - IKU PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11.8. LAMPIRAN II - IKU PUSAT DATA DAN INFORMASI
11.9. LAMPIRAN II - IKU SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
14. LAMPIRAN II - IKU STAF AHLI MENTERI
TENTANG TIM IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2018
TENTANG TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH TERINDIKASI DALAM KAWASAN HUTAN
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA BESERTA RENCANA RINCINYA
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAMBI
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR GORONTALO
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG LAMBANG/LOGO, KOP SURAT, STEMPEL DINAS DAN PAPAN NAMA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PENGESAHAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TENTANG LAMBANG/LOGO KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 167 /KEP-7.1/VI/2015
TENTANG HUBUNGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DENGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 10/KEP-7.1/I/2015
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KELALAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEJABAT LAINNYA YANG MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN BARANG MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 534/KEP-2.2/XII/2014
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 535/KEP-2.2/XII/2014
TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SERTA PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 261/KEP-7.1/XI/2014
TENTANG SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK MASYARAKAT YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 254/KEP-7.1/XI/2014
TENTANG PAPAN NAMA DAN PENGGUNAAN KOP SURAT, CAP DINAS, PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 154/KEP-4.3/VII/2014
TENTANG PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/
